Blangpidie (Antaranews Aceh) - Puluhan pegawai honorer yang telah berbhakti belasan tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar aksi unjuk rasa, karena tidak lulus dalam seleksi tenaga kontrak 2018.
Aksi unjuk rasa yang dimotori aktifis LSM Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) tersebut berlangsung, Senin, di halaman Kantor DPRK Abdya dan dikawal oleh puluhan petugas kepolisian bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
Ketua DPRK Abdya Zaman Akli bersama sejumlah anggota legeslatif lainnya didampingi Wakapolres Abdya Kompol Jamitko yang ikut mengawal jalannya aksi tersebut menyambut kedatangan para honorer yang tidak lulus seleksi tersebut.
"Pak dewan yang terhormat, kami sudah belasan tahun mengabdi untuk daerah ini, tapi pengumuman hasil tenaga kontrak yang diumumkan kemarin membuat kami sedih," ungkap Karma, salah satu peserta aksi kepada pimpinan DPRK Abdya. ??
"Hasil seleksi yang telah diumumkan oleh Pemkab Abdya tidak berpihak kepada kami," teriak Karma.
Ia mengaku dirinya telah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2016 di Sekolah Dasar (SD) 3 Susoh, namun tidak lulus seleksi kontrak tahun 2018.
"Kenapa orang-orang yang belum pernah mengikuti honor mereka yang dilewatkan, seperti yang kami dengar, ada tenaga kontrak yang tidak ikut seleksi, malah mereka yang lewat," ungkapnya sambil menangis dihadapan anggota dewan.
Ketua LSM KRB, Saharuddin dalam orasinya menyebutkan, kedatangannya bersama puluhan tenaga honorer yang tidak lulus kontrak ke gedung DPRK hanya untuk menyampaikan aspirasi peserta kepada anggota legislatif selaku wakil rakyat.
"Anggota dewan selaku wakil rakyat kami minta agar mencari solusi atas persoalan tenaga honorer yang tidak lulus kontrak ini. Ada di antara mereka sudah berbhakti 10 hingga 13 tahun, tetapi tidak diluluskan kontrak. Tolong bapak perjuangkan, kasihan mereka," ungkap aktifis Abdya ini.
Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli mengaku siap mempertaruhkan jabatannya demi memperjuangkan nasib tenaga honorer yang sudah belasan tahun mengabdi pada daerah untuk diluluskan sebagai tenaga kontrak.
"Kita mengakui kalau aksi saudara-saudara sekalian datang ke kantor DPRK hari ini dengan hati bersih dan keinginan murni tanpa ada yang membekengi atau mensponsirinya," ungkap politisi Partai Aceh (PA) tersebut kepada peserta aksi.
"Insya Allah apa yang menjadi harapan saudara-saudara sekalian sepanjang itu adalah kewenangan kami sebagai legislatif pasti akan kami lakukan, baik itu tenaga, waktu bahkan jabatan kami pertaruhkan untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara sekalian," ungkapnya lagi.
Apalagi, sambung dia, anggota dewan bisa duduk menjadi anggota DPRK Abdya ini bukan karena pandai, tetapi merupakan hasil kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya dalam pemilu lalu.
"Maka oleh karena itu, kami siap memperjuangkan nasib saudara-saudara sekalian. Ini adalah tugas pokok dan fungsi kami DPRK. Dewan tidak boleh alergi atas kedatangan rakyatnya untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi," katanya.
Ketua DPRK Abdya ini juga mengaku tidak setuju jika Pemkab Abdya tidak menluluskan kontrak bagi 246 orang yang telah masuk dalam kategori (K2), karena mereka sudah mengabdi belasan tahun untuk daerah.
"Mereka yang K2 itu sudah mendedikasikan serta mewakafkan waktu untuk mengabdi pada negeri ini, terutama di bidang pendidikan yang bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa," ungkapnya.
Akli mengaku akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan hal tersebut, sehingga para peserta honorer yang telah berbhakti belasan tahun dapat diterima kembali menjadi tenaga kontrak di Kabupaten Abdya ini.
"Tentu itu akan menjadi agenda bagi kami dan ini tidak dalam kapasitas memberikan harapan-harapan, karena keputusan akhir nanti ada di tangan eksekutif, yakni Bupati Abdya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Aksi unjuk rasa yang dimotori aktifis LSM Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) tersebut berlangsung, Senin, di halaman Kantor DPRK Abdya dan dikawal oleh puluhan petugas kepolisian bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
Ketua DPRK Abdya Zaman Akli bersama sejumlah anggota legeslatif lainnya didampingi Wakapolres Abdya Kompol Jamitko yang ikut mengawal jalannya aksi tersebut menyambut kedatangan para honorer yang tidak lulus seleksi tersebut.
"Pak dewan yang terhormat, kami sudah belasan tahun mengabdi untuk daerah ini, tapi pengumuman hasil tenaga kontrak yang diumumkan kemarin membuat kami sedih," ungkap Karma, salah satu peserta aksi kepada pimpinan DPRK Abdya. ??
"Hasil seleksi yang telah diumumkan oleh Pemkab Abdya tidak berpihak kepada kami," teriak Karma.
Ia mengaku dirinya telah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2016 di Sekolah Dasar (SD) 3 Susoh, namun tidak lulus seleksi kontrak tahun 2018.
"Kenapa orang-orang yang belum pernah mengikuti honor mereka yang dilewatkan, seperti yang kami dengar, ada tenaga kontrak yang tidak ikut seleksi, malah mereka yang lewat," ungkapnya sambil menangis dihadapan anggota dewan.
Ketua LSM KRB, Saharuddin dalam orasinya menyebutkan, kedatangannya bersama puluhan tenaga honorer yang tidak lulus kontrak ke gedung DPRK hanya untuk menyampaikan aspirasi peserta kepada anggota legislatif selaku wakil rakyat.
"Anggota dewan selaku wakil rakyat kami minta agar mencari solusi atas persoalan tenaga honorer yang tidak lulus kontrak ini. Ada di antara mereka sudah berbhakti 10 hingga 13 tahun, tetapi tidak diluluskan kontrak. Tolong bapak perjuangkan, kasihan mereka," ungkap aktifis Abdya ini.
Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli mengaku siap mempertaruhkan jabatannya demi memperjuangkan nasib tenaga honorer yang sudah belasan tahun mengabdi pada daerah untuk diluluskan sebagai tenaga kontrak.
"Kita mengakui kalau aksi saudara-saudara sekalian datang ke kantor DPRK hari ini dengan hati bersih dan keinginan murni tanpa ada yang membekengi atau mensponsirinya," ungkap politisi Partai Aceh (PA) tersebut kepada peserta aksi.
"Insya Allah apa yang menjadi harapan saudara-saudara sekalian sepanjang itu adalah kewenangan kami sebagai legislatif pasti akan kami lakukan, baik itu tenaga, waktu bahkan jabatan kami pertaruhkan untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara sekalian," ungkapnya lagi.
Apalagi, sambung dia, anggota dewan bisa duduk menjadi anggota DPRK Abdya ini bukan karena pandai, tetapi merupakan hasil kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya dalam pemilu lalu.
"Maka oleh karena itu, kami siap memperjuangkan nasib saudara-saudara sekalian. Ini adalah tugas pokok dan fungsi kami DPRK. Dewan tidak boleh alergi atas kedatangan rakyatnya untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi," katanya.
Ketua DPRK Abdya ini juga mengaku tidak setuju jika Pemkab Abdya tidak menluluskan kontrak bagi 246 orang yang telah masuk dalam kategori (K2), karena mereka sudah mengabdi belasan tahun untuk daerah.
"Mereka yang K2 itu sudah mendedikasikan serta mewakafkan waktu untuk mengabdi pada negeri ini, terutama di bidang pendidikan yang bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa," ungkapnya.
Akli mengaku akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan hal tersebut, sehingga para peserta honorer yang telah berbhakti belasan tahun dapat diterima kembali menjadi tenaga kontrak di Kabupaten Abdya ini.
"Tentu itu akan menjadi agenda bagi kami dan ini tidak dalam kapasitas memberikan harapan-harapan, karena keputusan akhir nanti ada di tangan eksekutif, yakni Bupati Abdya," ujarnya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018