Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Antikorupsi (LMS GeRak) Aceh meminta pemerintah provinsi setempat mengalokasikan anggaran pengendalian ekologi dalam dana otonomi khusus atau otsus.
"Kami meminta Pemerintah Aceh mengkaji kembali formulasi pengelolaan dana otonomi khusus agar mengaokasikan anggaran untuk persoalan ekologi," kata Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh Fernan di Banda Aceh, Jumat.
Fernan mengatakan permasalahan ekologi penting dimasukkan ke skema pengalokasian dana otsus sehingga Pemerintah Aceh akan lebih mudah dalam menjalankan program Aceh Green atau Aceh Hijau.
Menurut Fernan, Aceh Green merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022.?Visi dan misi tersebut merupakan program kerja yang harus dijalankan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang terpilih pada Pilkada 2017.
"Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh, baik legislatif maupun eksekutif, memasukkan persoalan ekologi dalam pembiayaan dana otonomi khusus," sebut aktivis antikorupsi Aceh tersebut.
Fernan menyebutkan, keharusan memasukkan ekologi ke formulasi pengalokasian dana otonomi khusus Aceh juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
UU Nomor 11 Tahun 2006 dalam pasal 16?angka 1 huruf (j) dengan tegas menyebutkan bahwa pengendalian lingkungan menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Aceh.
Begitu juga dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, juga dimasukkan pada misi ke 10, yakni pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Apalagi Pemerintah Aceh saat ini mempunyai program Aceh Green dimana adanya penegasan pembangunan berkawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam, kata Fernan.
Fernan mencontohkan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dua daerah itu juga mendapatkan dana otonomi ksusus, sama seperti Aceh. Kedua provinsi di wilayah ujung timur Indonesia tersebut sudah memasukkan persoalan ekologi dalam pengelolaan dana otonomi khusus.
"Alokasi dana otonomi khusus untuk permasalahan ekologi ini diharapkan menjadi model bagi pembangunan berkawasan lingkungan di Aceh. Karena itu, kami mendesak pemerintah provinsi memasukkan persoalan ekonomi dalam dana otonomi khusus," kata Fernan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Kami meminta Pemerintah Aceh mengkaji kembali formulasi pengelolaan dana otonomi khusus agar mengaokasikan anggaran untuk persoalan ekologi," kata Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh Fernan di Banda Aceh, Jumat.
Fernan mengatakan permasalahan ekologi penting dimasukkan ke skema pengalokasian dana otsus sehingga Pemerintah Aceh akan lebih mudah dalam menjalankan program Aceh Green atau Aceh Hijau.
Menurut Fernan, Aceh Green merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022.?Visi dan misi tersebut merupakan program kerja yang harus dijalankan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang terpilih pada Pilkada 2017.
"Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh, baik legislatif maupun eksekutif, memasukkan persoalan ekologi dalam pembiayaan dana otonomi khusus," sebut aktivis antikorupsi Aceh tersebut.
Fernan menyebutkan, keharusan memasukkan ekologi ke formulasi pengalokasian dana otonomi khusus Aceh juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
UU Nomor 11 Tahun 2006 dalam pasal 16?angka 1 huruf (j) dengan tegas menyebutkan bahwa pengendalian lingkungan menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Aceh.
Begitu juga dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, juga dimasukkan pada misi ke 10, yakni pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Apalagi Pemerintah Aceh saat ini mempunyai program Aceh Green dimana adanya penegasan pembangunan berkawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam, kata Fernan.
Fernan mencontohkan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dua daerah itu juga mendapatkan dana otonomi ksusus, sama seperti Aceh. Kedua provinsi di wilayah ujung timur Indonesia tersebut sudah memasukkan persoalan ekologi dalam pengelolaan dana otonomi khusus.
"Alokasi dana otonomi khusus untuk permasalahan ekologi ini diharapkan menjadi model bagi pembangunan berkawasan lingkungan di Aceh. Karena itu, kami mendesak pemerintah provinsi memasukkan persoalan ekonomi dalam dana otonomi khusus," kata Fernan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018