Meulaboh (Antaranews Aceh) - Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tidak membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan karena memang sudah ada kuota khusus untuk mereka.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemkab Aceh Barat, Mahli, di Meulaboh, Minggu (14/10), menuturkan pemda tidak membatasi rekomendasi pembelian solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Asalkan dia nelayan, kebutuhan untuk melaut selalu kita keluarkan rekomendasi untuk pembelian bahan bakar, baik di SPBN maupun SPBU yang sudah ditunjuk menyediakan solar bersubsidi untuk nelayan," katanya.

Dia mengatakan terjadinya kekosongan solar pekan lalu bukan disebabkan membengkaknya kebutuhan nelayan, akan tetapi dari faktor lain, seperti usaha penjualan eceran BBM yang ikut menyedot jatah solar nelayan.

Rekomendasi dari DKP dipastikan hanya untuk kebutuhan nelayan. Apabila jumlah kuota penggunaan solar subsidi untuk nelayan terkadang melebihi penyediaan, hal itu sudah lebih awal disampaikan, karena kebutuhan nelayan variatif.

Ia menjelaskan tidak semua kapal nelayan berkebutuhan solar dengan jumlah yang sama karena menyesuaikan dengan kapasitas armada. Selain itu, tidak semua nelayan melaut setiap hari. Akan ada nelayan yang libur setelah pulang melaut.

"Bagi mereka yang libur umpamanya, tetap juga dibolehkan mengambil BBM subsidi, mungkin esoknya baru melaut. Artinya kebutuhan nelayan akan bahan bakar itu tidak menentu, yang pastinya setiap hari harus tersedia," katanya.

Ia mengatakan selama tidak dilakukan penyimpangan, seperti penimbunan atau menjualnya kepada pihak lain, Pemkab Aceh Barat akan selalu memberikan rekomendasi kepada nelayan yang membutuhkan legalitas pembelian BBM.

Meski demikian, kata Mahli, pengawasan terhadap pengunaan bahan bakar oleh nelayan tetap menjadi perhatian, karena selama ini banyak juga yang menuding kelangkaan solar subsidi diakibatkan oleh ulah nelayan.

Padahal, kata dia, apabila dilihat dari jumlah kuota penyaluran dengan banyaknya armada nelayan, terkadang hal itu tidak seimbang sehingga tidak jarang nelayan justru terkena imbas, di mana ada nelayan dengan armada kecil tidak bisa melaut padahal kebutuhan tidak banyak.

"Banyak persoalan-persoalan nelayan, jadi jangan lagi ditambah dengan masalah tidak tersedianya kuota bahan bakar. Sejauh ini kata pihak penyalur (PT Pertamina) untuk solar nelayan cukup, nyatanya kadang tidak seperti itu," demikian Mahli.
 

Pewarta: Anwar

Uploader : Salahuddin Wahid


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018