Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh mengevaluasi serta melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan daerah.
Meski sudah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), namun perlu dilakukan perbaikan terhadap catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),? katanya pada rapat koordinasi keuangan yang dihadiri walikota/bupati dari 23 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh dan instansi vertikal lainnya, di Gedung Amel Convention Hall, Banda Aceh, Kamis.
Rapat koordinasi tersebut mengangkat tema Meningkatkan sinergi dan akuntabilitas dalam penyaluran transfer ke daerah dan penyusunan statistik keuangan pemerintah?.
Sitem pelaporan data keuangan daerah dari 23 kabupaten/kota se-Aceh tahun ini dianggap sangat baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim juga menyerahkan plakat dan piagam penghargaan serta buku Dana Desa kepada Pemerintah Aceh yang diterima oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Kemudian, Plt Gubernur Aceh didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh menyerahkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada 23 kabupaten /kota se-Aceh.
Selamat kepada semua Kabupaten/Kota yang telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI dan prestasi ini harus terus ditingkatkan, ucap Nova.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Aceh atas raihan opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2017.
Baru pertama kali semua kabupaten/kota di Aceh meraih opini WTP dan kita berharap prestasi ini dapat dipertahankan pada tahun berikutnya, katanya.
Lebih lanjut dia menyatakan, opini WTP merupakan suatu prestasi dan peningkatan dari opini atas laporan keuangan tahun 2016 yaitu, 22 Pemda meraih WTP dan 2 Pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Zaid Burhan menyampaikan, rapat koordinasi keuangan Provinsi Aceh turut melibatkan seluruh pemerintah daerah serta beberapa satuan kerja instansi vertikal yang ada di wilayah Aceh.
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka menjalin hubungan yang lebih erat antara instansi Pemerintah Pusat di daerah dengan Pemerintah Daerah, serta instansi-instansi lainnya dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Aceh, katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018