Meulaboh (Antaranews Aceh) - Perum Bulog Sub Divisi Regional Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, masih menanti petunjuk dari pusat terkait penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) 2019 kepada masyarakat setempat.
"Kita masih menanti petunjuk dari pimpinan di pusat (Bulog). Belum ada kepastian apakah masih dalam bentuk bansos rastra seperti selama ini atau ada program baru," kata Kepala Perum Bulog Subdivre Meulaboh, Ade Mulyani, di Meulaboh, Senin.
Ia menyampaikan petunjuk bansos rastra hanya dilaksanakan sampai penyaluran terakhir April 2019 sesuai dengan surat yang telah diterima, sementara untuk Mei sampai dengan Desember 2019 belum ada kepastian masih dalam program yang sama.
Seperti awal 2018, Bulog Meulaboh menerima penugasan Januari sampai Desember untuk penyaluran bansos rastra berupa komoditas beras kepada masyarakat penerima manfaat sesuai dengan permintaan Kementrian Sosial (Kemensos) RI.
Sebab, lanjutnya, pernah diwacanakan transformasi rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal 2019, di mana 15,6 juta Keluarga Penerimaa Manfaat (KMP) di Indonesia akan mendapat bansos Rp110.000 per bulan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS).
"Untuk tahun ini, penyaluran Januari sampai bulan empat saja, tapi ke depannya belum tahu lagi apakah BPNT atau masih Rastra. Kita menunggu dulu petunjuk dari pusat, kalau sudah turun, maka langsung kita koordinasikan dengan Dinas Sosial," imbuhnya.
Wilayah kerja Perum Bulog Subdivre Meulaboh mencakup empat kabupaten yakni Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue dengan jumlah distribusi beras sebanyak 467,5 ton untuk penerima 93.568 KPM setiap bulannya.
Dia mengatakan selama program bansos rastra, KPM di wilayah kerjanya mendapat bantuan beras 10 kg/ KPM, sementara saat bergulir program BPNT yang diwacanakan oleh Kementrian Sosial RI penerima manfaat akan mendapatkan uang tunai senilai Rp110 ribu/ KMP.
Untuk itu, lanjutnya, sebagai penerima penugasan dari Bulog, Perum Bulog Subdivre Meulaboh hanya menanti petunjuk pimpinan lembaga untuk menggerakkan program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi rakyat secara berkeadilan dan merata.
"Jumlah penerima itu kan diusulkan oleh Kemensos ke Bulog, nah dari Bulog pusat nanti kita diperintahkan penyaluran sesuai data itu. Kalau memang berubah program lain, ya kita ikuti saja sebagaimana surat tugas nantinya," demikian Ade Mulyani.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kita masih menanti petunjuk dari pimpinan di pusat (Bulog). Belum ada kepastian apakah masih dalam bentuk bansos rastra seperti selama ini atau ada program baru," kata Kepala Perum Bulog Subdivre Meulaboh, Ade Mulyani, di Meulaboh, Senin.
Ia menyampaikan petunjuk bansos rastra hanya dilaksanakan sampai penyaluran terakhir April 2019 sesuai dengan surat yang telah diterima, sementara untuk Mei sampai dengan Desember 2019 belum ada kepastian masih dalam program yang sama.
Seperti awal 2018, Bulog Meulaboh menerima penugasan Januari sampai Desember untuk penyaluran bansos rastra berupa komoditas beras kepada masyarakat penerima manfaat sesuai dengan permintaan Kementrian Sosial (Kemensos) RI.
Sebab, lanjutnya, pernah diwacanakan transformasi rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal 2019, di mana 15,6 juta Keluarga Penerimaa Manfaat (KMP) di Indonesia akan mendapat bansos Rp110.000 per bulan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS).
"Untuk tahun ini, penyaluran Januari sampai bulan empat saja, tapi ke depannya belum tahu lagi apakah BPNT atau masih Rastra. Kita menunggu dulu petunjuk dari pusat, kalau sudah turun, maka langsung kita koordinasikan dengan Dinas Sosial," imbuhnya.
Wilayah kerja Perum Bulog Subdivre Meulaboh mencakup empat kabupaten yakni Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue dengan jumlah distribusi beras sebanyak 467,5 ton untuk penerima 93.568 KPM setiap bulannya.
Dia mengatakan selama program bansos rastra, KPM di wilayah kerjanya mendapat bantuan beras 10 kg/ KPM, sementara saat bergulir program BPNT yang diwacanakan oleh Kementrian Sosial RI penerima manfaat akan mendapatkan uang tunai senilai Rp110 ribu/ KMP.
Untuk itu, lanjutnya, sebagai penerima penugasan dari Bulog, Perum Bulog Subdivre Meulaboh hanya menanti petunjuk pimpinan lembaga untuk menggerakkan program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi rakyat secara berkeadilan dan merata.
"Jumlah penerima itu kan diusulkan oleh Kemensos ke Bulog, nah dari Bulog pusat nanti kita diperintahkan penyaluran sesuai data itu. Kalau memang berubah program lain, ya kita ikuti saja sebagaimana surat tugas nantinya," demikian Ade Mulyani.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019