Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyatakan pemerintahnya bertekad mewujudkan pembangunan berdasarakan hasil perencanaan yang telah disepakati dari musyawarah perencanaan pembangungan (Musrenbang) tingkat Kecamatan hingga kabupaten.
"Kami berkomitmen pembangunan yang dilaksanakan di Aceh Besar merupakan program-program yang telah disepakati di tingkat Musrenbang dan bukan program dadakan," katanya di Aceh Besar, Jumat.
Ia menjelaskan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari kecamatan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) yang telah ditetapkan.
"Perencanaan pembangunan yang disusun juga harus mengacu kepada program prioritas yang masuk dalam visi misi bupati dan wakil bupati periode 2017-2022," kata Mawardi.
Pihaknya berkomitmen seluruh perencanaan pembangunan yang nantinya menjadi APBK tahun 2020 milik kabupaten tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan dan tidak ada program yang muncul secara dadakan.
"Pemkab Aceh Besar berkomitmen untuk taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah, sebab penyelewangan banyak terjadi pada tahap perencanaan," katanya.
Dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Ingin Jaya di Kabupaten Aceh Besar turut dihadiri Wakil Bupati setempat, Tgk Husaini A Wahab, Ketua DPRK, Sulaiman dan pimpinan SKPD di kabupaten itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kami berkomitmen pembangunan yang dilaksanakan di Aceh Besar merupakan program-program yang telah disepakati di tingkat Musrenbang dan bukan program dadakan," katanya di Aceh Besar, Jumat.
Ia menjelaskan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari kecamatan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) yang telah ditetapkan.
"Perencanaan pembangunan yang disusun juga harus mengacu kepada program prioritas yang masuk dalam visi misi bupati dan wakil bupati periode 2017-2022," kata Mawardi.
Pihaknya berkomitmen seluruh perencanaan pembangunan yang nantinya menjadi APBK tahun 2020 milik kabupaten tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan dan tidak ada program yang muncul secara dadakan.
"Pemkab Aceh Besar berkomitmen untuk taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah, sebab penyelewangan banyak terjadi pada tahap perencanaan," katanya.
Dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Ingin Jaya di Kabupaten Aceh Besar turut dihadiri Wakil Bupati setempat, Tgk Husaini A Wahab, Ketua DPRK, Sulaiman dan pimpinan SKPD di kabupaten itu.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019