Pemerintah Aceh menyatakan akan memperjuangkan pembangunan kawasan Sabang khususnya Teluk Sabang menjadi proyek strategis nasional (PSN) dalam upaya mempercepat pembangunan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu
"Saya berjanji akan segera bertemu dengan Presiden dan Menteri terkait untuk mendorong Pemerintah Pusat menjadikan pembangunan Kawasan Sabang terutama teluk Sabang sebagai Proyek Strategis Nasional," kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Sabang, Selasa.
Di sela-sela menjadi pemateri dalam seminar Pengembangan Kawasan Sabang, ia menjelaskan semua pihak harus melaksanakan langkah-langkah dan strategi untuk menindaklanjuti hasil Sail Sabang 2017 yang telah dicanangkan Teluk Sabang sebagai pintu gerbang destinasi wisata Internasional 'Sabang Intenasional Marine Tourist Hub Port.
"Saya minta Pengembangan Kawasan Sabang, yang dipusatkan di Aula Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dapa segera menyiapkan segala domumen pendukung," katanya.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditetapkan pada tahun 2000 melalui UU No. 37 Tahun 2000. BPKS adalah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk memajukan Kawasan Sabang. BPKS juga berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola Kawasan Sabang.
Nova juga mengatakan Pemerintah Aceh selaku Ketua DKS bersama dengan anggota akan memengupayakan anggaran untuk lembaga tersebut dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya serta melengkapi seluruh peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran lembaga tersebut.
Ia juga berpesan kepada BPKS agar melakukan sinkronisasi perencanaan kawasan Sabang dengan Rencana Kerja Aceh dan Rencana Kerja Pemerintah dan hubungan kawasan Sabang dengan kawasan strategis di Aceh (KEK Lhokseumawe dan KIA Ladong).
"Saya juga mengimbau agar pemangku kebijakan terkait untuk terus menggali potensi hubungan Kawasan Sabang dengan Kawasan Regional Saphula (Sabang Phuket Langkawi) dan pengembangan koneksitas dengan kepulauan Andaman Nikobar yang merupakan bagian dari IMT-GT," katanya.
Kemudian BPKS juga perlu segera menindaklanjuti temuan BPK, khususnya mengenai optimalisasi pendapatan BPKS melalui BLU dengan segera merampungkan Rencana Bisnis Strategis BPKS.
"Saya meyakini berbagai langkah dan aksi yang dilakukan untuk Percepatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mampu mewujudkan sebagai lokomotif ekonomi di Provinsi Aceh," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Saya berjanji akan segera bertemu dengan Presiden dan Menteri terkait untuk mendorong Pemerintah Pusat menjadikan pembangunan Kawasan Sabang terutama teluk Sabang sebagai Proyek Strategis Nasional," kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Sabang, Selasa.
Di sela-sela menjadi pemateri dalam seminar Pengembangan Kawasan Sabang, ia menjelaskan semua pihak harus melaksanakan langkah-langkah dan strategi untuk menindaklanjuti hasil Sail Sabang 2017 yang telah dicanangkan Teluk Sabang sebagai pintu gerbang destinasi wisata Internasional 'Sabang Intenasional Marine Tourist Hub Port.
"Saya minta Pengembangan Kawasan Sabang, yang dipusatkan di Aula Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dapa segera menyiapkan segala domumen pendukung," katanya.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditetapkan pada tahun 2000 melalui UU No. 37 Tahun 2000. BPKS adalah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk memajukan Kawasan Sabang. BPKS juga berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola Kawasan Sabang.
Nova juga mengatakan Pemerintah Aceh selaku Ketua DKS bersama dengan anggota akan memengupayakan anggaran untuk lembaga tersebut dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya serta melengkapi seluruh peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran lembaga tersebut.
Ia juga berpesan kepada BPKS agar melakukan sinkronisasi perencanaan kawasan Sabang dengan Rencana Kerja Aceh dan Rencana Kerja Pemerintah dan hubungan kawasan Sabang dengan kawasan strategis di Aceh (KEK Lhokseumawe dan KIA Ladong).
"Saya juga mengimbau agar pemangku kebijakan terkait untuk terus menggali potensi hubungan Kawasan Sabang dengan Kawasan Regional Saphula (Sabang Phuket Langkawi) dan pengembangan koneksitas dengan kepulauan Andaman Nikobar yang merupakan bagian dari IMT-GT," katanya.
Kemudian BPKS juga perlu segera menindaklanjuti temuan BPK, khususnya mengenai optimalisasi pendapatan BPKS melalui BLU dengan segera merampungkan Rencana Bisnis Strategis BPKS.
"Saya meyakini berbagai langkah dan aksi yang dilakukan untuk Percepatan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mampu mewujudkan sebagai lokomotif ekonomi di Provinsi Aceh," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019