Panglima Laot (Lembaga Adat laut) Aceh meminta pemerintah setempat melakukan sosialisasi teritorial laut Indonesia kepada masyarakat nelayan guna meminimalisir atau mencengah terjadinya pelanggaan saat melaut.
"Kami sangat prihatin terkait penangkapan nelayan Aceh di Myanmar dan Malaysia. Untuk meminimalisir pelanggaran di laut kita minta Pemerintah Aceh atau Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh serta pihak terkait lainya intens melakukan sosialisasi teritorial laut," kata Wakil Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftachhuddin Cut Adek di Banda Aceh, Kamis.
Menurut Miftachuddin, dominan masyarakat masyarakat nelayan provinsi paling barat Indonesia melaut hingga ke Samudera Hindia dan Selat Malaka. Secara geografis perairan tersebut berbatasan langsung dengan Myanmar, Thailand, Malaysia.
"Tidak sedikit nelayan kita itu belum mengetahui teritorial laut dan sosialiasi teritorial laut hemat kami bagian dari melindungi warga negara," ujar Miftachuddin juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Aceh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia disingkat (HNSI).
Untuk diketahui, sebanyak 29 nelayan Aceh hingga kini masih ditahan di luar negeri, 24 orang ditahan di Myanmar dan lima diantaranya sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Malaysia pada 31 Oktober 2018 dengan hukuman kurungan enam bulan dan hingga kini sedang menjalani hukuman di negeri Jiran tersebut.
Ke semua nelayan Aceh itu ditangkap terpisah terkait dugaan pelanggan teritorial laut dengan sangkaan melakukan aktifitas pencurian ikan (ilegal fishing) di negara mereka.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hasil pemutakhiran terbaru atau Informasi Geospasial (IG) di Tugu Kilometer Nol Indonesia, Gampong (desa) Iboih, Sukakarya, Sabang dan sudah siap digunakan.
"Peta NKRI termutakhir sudah disebarluaskan atau dipublikasikan ke semua pengguna dan IG sudah bisa digunakan oleh pengguna," kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof Dr Hasanuddin di Tugu Kilometer Nol Sabang pada peluncuran Peta NKRI terbaru, Jumat 15 September 2017.
Peluncuran peta NKRI termutakhir dalam rangka pencanangan gerakan menebar sejuta peta untuk negeri kala itu dipimpin langsung Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Walikota Sabang Zulkifli H Adam serta unsur Forkompinda se-Kota Sabang.
Kepala BIG menjelaskan, peta NKRI hasil pemutakhiran itu menyajikan tambahan berbagai informasi dan informasi terbaru tersebut setelah melalui pembahasan oleh tim penyusunan peta NKRI.
"Peta NKRI edisi 2017 terdapat pembaharuan yang sangat signifikan terutama terkait batas maritim Indonesia," imbuh Prof Hasanuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kami sangat prihatin terkait penangkapan nelayan Aceh di Myanmar dan Malaysia. Untuk meminimalisir pelanggaran di laut kita minta Pemerintah Aceh atau Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh serta pihak terkait lainya intens melakukan sosialisasi teritorial laut," kata Wakil Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftachhuddin Cut Adek di Banda Aceh, Kamis.
Menurut Miftachuddin, dominan masyarakat masyarakat nelayan provinsi paling barat Indonesia melaut hingga ke Samudera Hindia dan Selat Malaka. Secara geografis perairan tersebut berbatasan langsung dengan Myanmar, Thailand, Malaysia.
"Tidak sedikit nelayan kita itu belum mengetahui teritorial laut dan sosialiasi teritorial laut hemat kami bagian dari melindungi warga negara," ujar Miftachuddin juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Aceh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia disingkat (HNSI).
Untuk diketahui, sebanyak 29 nelayan Aceh hingga kini masih ditahan di luar negeri, 24 orang ditahan di Myanmar dan lima diantaranya sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Malaysia pada 31 Oktober 2018 dengan hukuman kurungan enam bulan dan hingga kini sedang menjalani hukuman di negeri Jiran tersebut.
Ke semua nelayan Aceh itu ditangkap terpisah terkait dugaan pelanggan teritorial laut dengan sangkaan melakukan aktifitas pencurian ikan (ilegal fishing) di negara mereka.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hasil pemutakhiran terbaru atau Informasi Geospasial (IG) di Tugu Kilometer Nol Indonesia, Gampong (desa) Iboih, Sukakarya, Sabang dan sudah siap digunakan.
"Peta NKRI termutakhir sudah disebarluaskan atau dipublikasikan ke semua pengguna dan IG sudah bisa digunakan oleh pengguna," kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof Dr Hasanuddin di Tugu Kilometer Nol Sabang pada peluncuran Peta NKRI terbaru, Jumat 15 September 2017.
Peluncuran peta NKRI termutakhir dalam rangka pencanangan gerakan menebar sejuta peta untuk negeri kala itu dipimpin langsung Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Walikota Sabang Zulkifli H Adam serta unsur Forkompinda se-Kota Sabang.
Kepala BIG menjelaskan, peta NKRI hasil pemutakhiran itu menyajikan tambahan berbagai informasi dan informasi terbaru tersebut setelah melalui pembahasan oleh tim penyusunan peta NKRI.
"Peta NKRI edisi 2017 terdapat pembaharuan yang sangat signifikan terutama terkait batas maritim Indonesia," imbuh Prof Hasanuddin.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019