Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Darat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan, telah melakukan pembebasan lahan milik masyarakat mencapai 27 persen untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 kilometer.
"Kalau kita persentasekan sekitar 26,9 persen, sudah dilakukan pembayaran ganti rugi," ujar Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alfisyah di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menunjuk PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor termasuk untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat sudah terealisasi senilai Rp168,2 miliar.
Jumlah mencapai 27 persen pembangunan jalan tol ini, terdapat 965 bidang tanah dari total 3.586 bidang terletak di dua kecamatan, yakni Blang Bintang, dan Montasik di Aceh Besar.
Sedangkan luas tanah jalan tol Banda Aceh-Sigli yang merupakan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas mencapai 856 hektare dengan lebar tanah jalan bebas hambatan di provinsi paling barat Indonesia mencapai 80 meter.
"Dengan tuntas pembayaran 965 bidang atau 197,4 hektare, artinya pelaksana konstruksi ini sudah dapat dilakukan sekitar 24 hingga 26 kilometer," tegas Alfi.
Presiden Joko Widodo pertengahan Desember tahun 2018, telah meresmikan pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat, dan barang di daerah untuk pertumbuhan ekonomi.
"Sore hari ini, kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk dimulainya konstruksi jalan tol dari Aceh menuju Lampung," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli di Blang Bintang, Aceh Besar.
Jokowi meyakini, kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perusahaan BUMN terkait, dan sejumlah kepala daerah, maka pembangunan akan berjalan cepat.
Menurut dia, pembangunan enam seksi jalan tol membutuhkan dorongan dari kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur. Hal itu terkait pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk tol.
"Problemnya hanya ada di situ. Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu problem dan masalah di pembebasan," kata Jokowi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kalau kita persentasekan sekitar 26,9 persen, sudah dilakukan pembayaran ganti rugi," ujar Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alfisyah di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menunjuk PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor termasuk untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat sudah terealisasi senilai Rp168,2 miliar.
Jumlah mencapai 27 persen pembangunan jalan tol ini, terdapat 965 bidang tanah dari total 3.586 bidang terletak di dua kecamatan, yakni Blang Bintang, dan Montasik di Aceh Besar.
Sedangkan luas tanah jalan tol Banda Aceh-Sigli yang merupakan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas mencapai 856 hektare dengan lebar tanah jalan bebas hambatan di provinsi paling barat Indonesia mencapai 80 meter.
"Dengan tuntas pembayaran 965 bidang atau 197,4 hektare, artinya pelaksana konstruksi ini sudah dapat dilakukan sekitar 24 hingga 26 kilometer," tegas Alfi.
Presiden Joko Widodo pertengahan Desember tahun 2018, telah meresmikan pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat, dan barang di daerah untuk pertumbuhan ekonomi.
"Sore hari ini, kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk dimulainya konstruksi jalan tol dari Aceh menuju Lampung," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli di Blang Bintang, Aceh Besar.
Jokowi meyakini, kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perusahaan BUMN terkait, dan sejumlah kepala daerah, maka pembangunan akan berjalan cepat.
Menurut dia, pembangunan enam seksi jalan tol membutuhkan dorongan dari kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur. Hal itu terkait pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk tol.
"Problemnya hanya ada di situ. Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu problem dan masalah di pembebasan," kata Jokowi.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019