Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan pembinaan bidang pengelolaan keuangan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menghasilkan sejumlah prestasi membanggakan antara lain, banyaknya Pemda yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya.
"Prestasi yang diraih oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi ini merupakan salah satu tugas yang telah dijalankan oleh BPKP Perwakilan Aceh," kata Nova Iriansyah di Kantor Gubernur Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela melantik Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Ikhwan Mulyawan dan turut dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto dan Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman.
Ia menjelaskan khusus untuk Pemerintah Aceh, Nova mengatakan pihaknya telah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh tiga tahun berturut-turut untuk laporan keuangan.
Nova juga mengatakan BPKP juga telah sukses mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah di daerah ini.
"Dengan aplikasi ini, sistem keuangan berjalan terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan," kata Nova dalam kegiatan yagn turut dirangkai dengan penandatanganan MoU Simda antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan BPKP Perwakilan Aceh dan PT Bank Aceh Syariah.
Kemudian terjalinnya kesepakatan antara para kepala daerah di Aceh dengan KPK untuk penerapan e-planning, di mana dalam hal tersebut BPKP sangat berperan memberikan bimbingan teknis dan menginisiasi penerapan e-planning dengan menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan.
Selanjunya peran yang telah dilakukan oleh BPKP adalah berperan mengawal akuntabilitas pembangunan desa dengan melakukan bimbingan teknis untuk penerapan apli kasi Si stem keuangan desa (SISKEUDES) versi 2.0.
"Alhamdulillah, tahun ini semua desa di Aceh telah menggunakan aplikasi ini dalam penyusunan Anggaran Gampong dan gebrakan terbaru BPKP Aceh adalah kerja samanya dengan PT Bank Aceh Syariah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk pengembangan aplikasi SIMDA yang terkoneksi langsung dengan Core Banking System PT Bank Aceh Syariah," katanya.
Menurut dia Kerja sama tersebut juga sejalan dengan misi Pemerintah Aceh untuk penerapan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) berbasis e-government dan dengan terintegrasinya aplikasi SIMDA ke Core Bangking System PT Bank Aceh Syariah, maka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten/kota semakin transparan, akuntabel dan auditable.
"Kami selaku pimpinan Pemerintahan Aceh siap menjalin kerja sama dengan BPKP untuk mewujudkan berbagai pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dan Kami juga meminta Bupati/Walikota untuk senantiasa bersinergi dengan BPKP agar kita mampu menyelesai kan permasalahan terkait pengelolaan keuangan di daerah ini," katanya.
Dalam kegiatan Simda antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan BPKP Perwakilan Aceh dan PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri 19 Pemerintah Kabupaten/kota diantaranya Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, Bupati Bener Meriah, Sarkawi, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, Bupati Pidie, Roni Ahmad dan Bupati Aceh Barat, Ramli MS.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019