Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.261 temuan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun.
“9.261 temuan mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun. Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikutip dari keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.
IHPS I Tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).
Baca juga: BPK temukan penggunaan Rp1,2 M untuk penanggulangan COVID-19 di RSUD Nagan Raya bermasalah, begini respon Pemkab
Selain itu, IHPS I Tahun 2023 juga memuat 134 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) tahun 2022 pada pemerintah pusat, di antaranya 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan 80 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan opini WTP. Kemudian 40 laporan keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan opini 33 WTP, 6 WDP, dan 1 Tidak Wajar (TW).
BPK juga disebut telah memeriksa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, serta empat laporan keuangan badan lainnya tahun 2022, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji.
Lebih lanjut, IHPS memuat pula dua hasil pemeriksaan kinerja dengan tema prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi.