Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengharapkan kehadiran Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD provinsi ujung barat Indonesia tersebut
"Kami berharap BUMA memberi kontribusi terhadap pendapatan Aceh. Kehadiran BUMA turut meningkatkan PAD Aceh," kata Wakil Ketua DPRA Dalimi di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Dalimi pada rapat dengar pendapat umum atau RDPU Rancangan Qanun Aceh 2019 tentang penyertaan modal Pemerintah Aceh pada BUMA
Dalimi menyebutkan, pendapatan merupakan sumber pendanaan Pemerintah Aceh. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Badan usaha milik Aceh, sebut Dalimi, merupakan perusahaan yang didirikan untuk memperoleh pendapatan. Untuk menjalankan usaha BUMA, maka Pemerintah Aceh perlu menyertakan modal usaha.
"Penyertaan modal ini ditetapkan dalam qanun atau peraturan daerah. Rancangan qanun ini sedang dibahas Komisi III DPRA. Saat ini, proses pembahasan sudah memasuki tahap rapat dengar pendapat umum atau RDPU," sebut dia.
Dalimi menambahkan, RDPU bertujuan memenuhi ketentuan tata cara pembentukan qanun. Di mana masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis dalam RDPU.
"Kami menaruh harapan kepada masyarakat memberi masukan untuk penyempurnaan rancangan qanun. Kami juga memberi apresiasi kepada Komisi III DPRA dan tim eksekutif yang telah bekerja keras menyelesaikan rancangan qanun tersebut," kata Dalimi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kami berharap BUMA memberi kontribusi terhadap pendapatan Aceh. Kehadiran BUMA turut meningkatkan PAD Aceh," kata Wakil Ketua DPRA Dalimi di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Dalimi pada rapat dengar pendapat umum atau RDPU Rancangan Qanun Aceh 2019 tentang penyertaan modal Pemerintah Aceh pada BUMA
Dalimi menyebutkan, pendapatan merupakan sumber pendanaan Pemerintah Aceh. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Badan usaha milik Aceh, sebut Dalimi, merupakan perusahaan yang didirikan untuk memperoleh pendapatan. Untuk menjalankan usaha BUMA, maka Pemerintah Aceh perlu menyertakan modal usaha.
"Penyertaan modal ini ditetapkan dalam qanun atau peraturan daerah. Rancangan qanun ini sedang dibahas Komisi III DPRA. Saat ini, proses pembahasan sudah memasuki tahap rapat dengar pendapat umum atau RDPU," sebut dia.
Dalimi menambahkan, RDPU bertujuan memenuhi ketentuan tata cara pembentukan qanun. Di mana masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis dalam RDPU.
"Kami menaruh harapan kepada masyarakat memberi masukan untuk penyempurnaan rancangan qanun. Kami juga memberi apresiasi kepada Komisi III DPRA dan tim eksekutif yang telah bekerja keras menyelesaikan rancangan qanun tersebut," kata Dalimi.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019