Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof Mukhlisin mengharapkan adanya upaya untuk mengundang investor guna meningkatkan potensi investasi pada sektor perikanan di provinsi paling barat Indonesia.
"Peran serta swasta sangat menentukan industri perikanan tumbuh di Aceh dan pemerintah harus mendorong investor untuk berinvestasi," katanya di Banda Aceh, Jumat.
Menurut Prof Mukhlisin, Pemerintah Provinsi harus fokus mengembangkan sektor perikanan di Bumi Serambi Mekkah melalui pemberdayaan masyarakat nelayan kecil.
"75 persen lebih nelayan kita menggunakan perahu lima gross tonnage (GT) kebawah. Pemerintah mestinya hadir melakukan pemberdayaan nelayan kecil ini," ujarnya.
Ia mengatakan kebijakan terkait perikanan selama ini belum memihak kepada nelayan kecil sehingga pemerintah daerah harus hadir serta fokus mengembangkan sektor perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Sebelumnya, Panglima Loat Aceh (Lembaga Adat Laut) sebelumnya meminta pemerintah daerah serius mengembangkan industri perikanan di provinsi setempat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
"Kita minta pemerintah fokus dan serius mengembangkan industri perikanan di Aceh agar nelayan sejahtera," kata Wakil Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftachuddin Cut Adek.
Saat ini, menurut dia, kapal dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Aceh masih sangat terbatas sehingga harus ada solusi nyata untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat nelayan.
Selama ini, hasil tangkapan nelayan provinsi paling barat Indonesia yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Banda Aceh, diangkut dan dijual ke Sumatera Utara karena belum adanya industri perikanan di daerah setempat.
"Kita belum punya industri perikanan dan ikan hasil tangkapan nelayan Aceh dijual ke Sumatera Utara dan sekitarnya," kata Miftachuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Peran serta swasta sangat menentukan industri perikanan tumbuh di Aceh dan pemerintah harus mendorong investor untuk berinvestasi," katanya di Banda Aceh, Jumat.
Menurut Prof Mukhlisin, Pemerintah Provinsi harus fokus mengembangkan sektor perikanan di Bumi Serambi Mekkah melalui pemberdayaan masyarakat nelayan kecil.
"75 persen lebih nelayan kita menggunakan perahu lima gross tonnage (GT) kebawah. Pemerintah mestinya hadir melakukan pemberdayaan nelayan kecil ini," ujarnya.
Ia mengatakan kebijakan terkait perikanan selama ini belum memihak kepada nelayan kecil sehingga pemerintah daerah harus hadir serta fokus mengembangkan sektor perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Sebelumnya, Panglima Loat Aceh (Lembaga Adat Laut) sebelumnya meminta pemerintah daerah serius mengembangkan industri perikanan di provinsi setempat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
"Kita minta pemerintah fokus dan serius mengembangkan industri perikanan di Aceh agar nelayan sejahtera," kata Wakil Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftachuddin Cut Adek.
Saat ini, menurut dia, kapal dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Aceh masih sangat terbatas sehingga harus ada solusi nyata untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat nelayan.
Selama ini, hasil tangkapan nelayan provinsi paling barat Indonesia yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Banda Aceh, diangkut dan dijual ke Sumatera Utara karena belum adanya industri perikanan di daerah setempat.
"Kita belum punya industri perikanan dan ikan hasil tangkapan nelayan Aceh dijual ke Sumatera Utara dan sekitarnya," kata Miftachuddin.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019