Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin meraih berbagai prestasi gemilang selama memimpin ibu kota Provinsi Aceh tersebut sejak dua tahun terakhir.
"Atas keberhasilan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sejumlah lembaga nonpemerintah turut memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan," katanya dlam rilis yang diterima di Banda Aceh, Selasa.
Penghargaan yang diraih tersebut turut memicu kinerja satuan kerja perangkat kota atau SKPK untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh.
Wali Kota menyebutkan sepanjang dua tahun terakhir, sektor pariwisata terjadi peningkatan drastis. Pada 2017, wisatawan nusantara yang berkunjung 272.079 orang dan wisatawan mancanegara 16.274 orang.
Angka kunjungan ini meningkat pada 2018, wisatawan yang berkunjung capai 393.400 orang. Dari jumlah tersebut, 372.053 wisatawan nusantara, dan 20.897 wisatawan mancanegara.
“Itu artinya jumlah kunjungan ke Banda Aceh meningkat 36 persen. Jadi tidak benar di Banda Aceh terjadi penurunan jumlah wisatawan hingga 53 persen,” kata Aminullah.
Wali Kota menyebutkan pihaknya terus berupaya memudahkan perizinan dalam berinvestasi, serta mempromosikan potensi investasi di Banda Aceh pada sejumlah pihak dalam forum formal maupun non formal.
Hasilnya, tahun 2018 pemerintahannya berhasil meningkatkan nilai investasi dan telah dituangkan dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Nilai investasi yang dicapai Rp248,65 miliar lebih.
Capaian realiasi nilai investasi ini melebihi target yang ditetapkan 198 miliar atau 15 persen, kata mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang kini berganti nama Bank Aceh Syariah.
Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Di antaranya membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lantai 3 Pasar Aceh Baru.
Ada sekitar 150 pelayanan dan perizinan disediakan, termasuk dari Imigrasi, BPJS, kepolisian, PLN, pajak, Kadin hingga Garuda Indonesia.
“Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) saja membuka 97 jenis layanan dan perizinan di MPP, ditambah dengan instansi lain di luar pemerintah kota,” sebutnya.
Aminullah Usman menyadari layanan dasar air bersih merupakan indikator penting sebagai kota modern. Pada 2018, Pemkot Banda Aceh telah membangun sistem distrik meter area (DMA) di Darussalam.
Selain itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy berhasil menekan tingkat kebocoran hingga 15 persen. Tahun ini akan akan dibangun DMA Tibang/Perumnas Lingke, DMA Jeulingke, DMA Kuta Alam, DMA Cinta Kasih Panteriek,
Selain itu, cakupan pelayanan air bersih untuk warga mencapai 94 persen atau 48.990 Sambungan Rumah (SR). Sebelumnya pada Januari 2018, 45.440 SR dan 43.295 SR tahun 2016.
Layanan air bersih dari PDAM terus mengalami perkembangan positif, indikasinya dapat dilihat dari komplain pelanggan yang terus menurun dari tahun ke tahun.
Warga Banda Aceh semakin optimis dengan layanan air bersih, indikasinya terlihat dari grafik penurunan komplain terhadap layanan. Pada 2018 komplain masyarakat hanya 80 kasus, sebelum sempat tercatat 600 kasus di tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 400 kasus.
“Upaya penurunan komplain juga dilakukan dengan membentuk posko induk reaksi cepat di Jalan Sultan Mahmudsyah, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman. Juga ada empat pos reaksi cepat lainnya yang tersebar di Banda Aceh,” kata Aminullah.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus berupaya mengatasi genangan di musim penghujan. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti masih adanya ruas jalan belum memiliki drainase namun bukan kewenangan pihaknya membangun.
Ia mencontohkan jalan di Simpang Mesra tidak memiliki drainase di sisi kiri jalan. “Untuk mengatasi permasalahan ini sudah diusulkan pembangunan drainase tahun depan,” kata Aminullah.
Sementara di ruas jalan yang di bawah kewenangan Kota Banda Aceh, pihak menghadapi tantangan masih tingginya kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase, sehingga menyebabkan penumpukan sendimen dan lemak.
“Untuk pekerjaan rutin pembersihan drainase baik sedimen maupun sampah-sampah tetap kita lakukan dengan tenaga berm yang ada di Dinas PUPR, begitu juga pemeliharaan rutin,” jelasnya.
Terkait layanan publik, Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat apresiasi berupa penghargaan kepala daerah pembina pelayanan publik dengan kategori sangat baik pada 2018 dari Kemenpan RB RI.
Predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Desember 2017. Lembaga antikorupsi GeRAK Aceh turut memberikan apresiasi dengan memberikan piagam penghargaan pelayanan prima pada masyarakat pada 2019.
Berikut prestasi Kota Banda Aceh:
Kota dengan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Badan Kepegawaian Negara, Agustus 2017
Piala Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Agustus 2017
Anugerah Kebudayaan Kemendikbud RI, September 2017
Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh Provinsi Aceh, September 2017
Implementasi Smart City Nusantara, PT Telkom Indonesia, November 2017
Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, November 2017
Aceh Invesment Award, Pemerintah Aceh, November 2017
Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik, Ombudsman RI, Desember 2017
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik se-Aceh, Komisi Informasi Aceh, Desember 2017
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2017, BPK-RI, Mei 2018
Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award, Kemendagri RI, Mei 2018
Ikawapi Award kategori Social Achievement, Ikawapi, Mei 2018
Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut selama 10 kali sejak 2008-2017, Kemenkeu RI, September 2018
Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh, Pemerintah Aceh, September 2018
Peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI), KPK-RI, November 2018
Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Katagori Sangat Baik, Kemen PAN-RB RI, November 2018
Anugerah Pesona Indonesia (API) kategori Wisata Halal Terpopuler, Kementerian Pariwisata RI, November 2018
Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Aparatur Sipil Negara, November 2018
Wali Kota Entrepreneur Award, Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2018
Konsistensi Pengembangan Wisata Daerah, Pemerintah Aceh, Desember 2018
Golden Award “Wali Kota Peduli Olahraga 2019” (Penghargaan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN), Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat, Februari 2019
Kota stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Pemerintah Aceh, Maret 2019
Anugerah Prof A Majid Ibrahim (AMI) ke-V 2019, Pemerintah Aceh, April 2019
Indonesia Innovation Award 2019, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI, April 2019
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-11, BPK RI Perwakilan Aceh, Mei 2019
Kota Terbaik dalam Penanganan Konflik, Kemendagri RI, Mei 2019
Piagam Penghargaan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Atas keberhasilan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sejumlah lembaga nonpemerintah turut memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan," katanya dlam rilis yang diterima di Banda Aceh, Selasa.
Penghargaan yang diraih tersebut turut memicu kinerja satuan kerja perangkat kota atau SKPK untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh.
Wali Kota menyebutkan sepanjang dua tahun terakhir, sektor pariwisata terjadi peningkatan drastis. Pada 2017, wisatawan nusantara yang berkunjung 272.079 orang dan wisatawan mancanegara 16.274 orang.
Angka kunjungan ini meningkat pada 2018, wisatawan yang berkunjung capai 393.400 orang. Dari jumlah tersebut, 372.053 wisatawan nusantara, dan 20.897 wisatawan mancanegara.
“Itu artinya jumlah kunjungan ke Banda Aceh meningkat 36 persen. Jadi tidak benar di Banda Aceh terjadi penurunan jumlah wisatawan hingga 53 persen,” kata Aminullah.
Wali Kota menyebutkan pihaknya terus berupaya memudahkan perizinan dalam berinvestasi, serta mempromosikan potensi investasi di Banda Aceh pada sejumlah pihak dalam forum formal maupun non formal.
Hasilnya, tahun 2018 pemerintahannya berhasil meningkatkan nilai investasi dan telah dituangkan dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Nilai investasi yang dicapai Rp248,65 miliar lebih.
Capaian realiasi nilai investasi ini melebihi target yang ditetapkan 198 miliar atau 15 persen, kata mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang kini berganti nama Bank Aceh Syariah.
Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Di antaranya membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lantai 3 Pasar Aceh Baru.
Ada sekitar 150 pelayanan dan perizinan disediakan, termasuk dari Imigrasi, BPJS, kepolisian, PLN, pajak, Kadin hingga Garuda Indonesia.
“Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) saja membuka 97 jenis layanan dan perizinan di MPP, ditambah dengan instansi lain di luar pemerintah kota,” sebutnya.
Aminullah Usman menyadari layanan dasar air bersih merupakan indikator penting sebagai kota modern. Pada 2018, Pemkot Banda Aceh telah membangun sistem distrik meter area (DMA) di Darussalam.
Selain itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy berhasil menekan tingkat kebocoran hingga 15 persen. Tahun ini akan akan dibangun DMA Tibang/Perumnas Lingke, DMA Jeulingke, DMA Kuta Alam, DMA Cinta Kasih Panteriek,
Selain itu, cakupan pelayanan air bersih untuk warga mencapai 94 persen atau 48.990 Sambungan Rumah (SR). Sebelumnya pada Januari 2018, 45.440 SR dan 43.295 SR tahun 2016.
Layanan air bersih dari PDAM terus mengalami perkembangan positif, indikasinya dapat dilihat dari komplain pelanggan yang terus menurun dari tahun ke tahun.
Warga Banda Aceh semakin optimis dengan layanan air bersih, indikasinya terlihat dari grafik penurunan komplain terhadap layanan. Pada 2018 komplain masyarakat hanya 80 kasus, sebelum sempat tercatat 600 kasus di tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 400 kasus.
“Upaya penurunan komplain juga dilakukan dengan membentuk posko induk reaksi cepat di Jalan Sultan Mahmudsyah, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman. Juga ada empat pos reaksi cepat lainnya yang tersebar di Banda Aceh,” kata Aminullah.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus berupaya mengatasi genangan di musim penghujan. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti masih adanya ruas jalan belum memiliki drainase namun bukan kewenangan pihaknya membangun.
Ia mencontohkan jalan di Simpang Mesra tidak memiliki drainase di sisi kiri jalan. “Untuk mengatasi permasalahan ini sudah diusulkan pembangunan drainase tahun depan,” kata Aminullah.
Sementara di ruas jalan yang di bawah kewenangan Kota Banda Aceh, pihak menghadapi tantangan masih tingginya kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase, sehingga menyebabkan penumpukan sendimen dan lemak.
“Untuk pekerjaan rutin pembersihan drainase baik sedimen maupun sampah-sampah tetap kita lakukan dengan tenaga berm yang ada di Dinas PUPR, begitu juga pemeliharaan rutin,” jelasnya.
Terkait layanan publik, Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat apresiasi berupa penghargaan kepala daerah pembina pelayanan publik dengan kategori sangat baik pada 2018 dari Kemenpan RB RI.
Predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Desember 2017. Lembaga antikorupsi GeRAK Aceh turut memberikan apresiasi dengan memberikan piagam penghargaan pelayanan prima pada masyarakat pada 2019.
Berikut prestasi Kota Banda Aceh:
Kota dengan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Badan Kepegawaian Negara, Agustus 2017
Piala Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Agustus 2017
Anugerah Kebudayaan Kemendikbud RI, September 2017
Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh Provinsi Aceh, September 2017
Implementasi Smart City Nusantara, PT Telkom Indonesia, November 2017
Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, November 2017
Aceh Invesment Award, Pemerintah Aceh, November 2017
Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik, Ombudsman RI, Desember 2017
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik se-Aceh, Komisi Informasi Aceh, Desember 2017
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2017, BPK-RI, Mei 2018
Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award, Kemendagri RI, Mei 2018
Ikawapi Award kategori Social Achievement, Ikawapi, Mei 2018
Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut selama 10 kali sejak 2008-2017, Kemenkeu RI, September 2018
Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh, Pemerintah Aceh, September 2018
Peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI), KPK-RI, November 2018
Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Katagori Sangat Baik, Kemen PAN-RB RI, November 2018
Anugerah Pesona Indonesia (API) kategori Wisata Halal Terpopuler, Kementerian Pariwisata RI, November 2018
Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Aparatur Sipil Negara, November 2018
Wali Kota Entrepreneur Award, Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2018
Konsistensi Pengembangan Wisata Daerah, Pemerintah Aceh, Desember 2018
Golden Award “Wali Kota Peduli Olahraga 2019” (Penghargaan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN), Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat, Februari 2019
Kota stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Pemerintah Aceh, Maret 2019
Anugerah Prof A Majid Ibrahim (AMI) ke-V 2019, Pemerintah Aceh, April 2019
Indonesia Innovation Award 2019, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI, April 2019
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-11, BPK RI Perwakilan Aceh, Mei 2019
Kota Terbaik dalam Penanganan Konflik, Kemendagri RI, Mei 2019
Piagam Penghargaan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019