Bupati Aceh Barat H Ramli MS mengharapkan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS) dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tanpa harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
"Alasan saya meminta agar tes CPNS ini dilaksanakan oleh masing-masing daerah, agar nantinya peserta yang lulus tes benar-benar putra-putri daerah sesuai dengan jenjang ilmu yang dibutuhkan, dan tidak mengusulkan pindah kerja ketika sudah lulus tes," katanya di Meulaboh, Sabtu.
Selama ini, kata dia, setiap tahunnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Barat selalu berkurang karena banyaknya PNS yang mengusulkan pindah ke daerah lain, setelah beberapa tahun mengabdi.
Dampaknya, kata dia, pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan dan intansi pemerintah ikut terganggu karena kekurangan tenaga ahli yang dibutuhkan seperti guru, tenaga teknis, administrasi, kesehatan, dokter serta tenaga ahli lainnya.
Selain itu, para peserta tes yang lulus dalam penerimaan pada 2019 lalu kebanyakan peserta dari luar Aceh Barat dan luar Aceh, sehingga hak putra-putri daerah untuk bersaing dan mendapatkan peluang kerja di lembaga pemerintah ikut berkurang.
"Kalau seandainya putra-putri daerah yang lulus, maka jumlah PNS di Aceh Barat tidak akan lagi kekurangan, karena mereka sudah menetap di daerah dan tidak perlu usul pindah tugas," kata Ramli MS.
Karena itu agar harapan ini dapat tercapai, ia juga segera menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan lembaga terkait agar usulan ini dapat diterima dan bisa diterapkan mulai tahun 2019 ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Alasan saya meminta agar tes CPNS ini dilaksanakan oleh masing-masing daerah, agar nantinya peserta yang lulus tes benar-benar putra-putri daerah sesuai dengan jenjang ilmu yang dibutuhkan, dan tidak mengusulkan pindah kerja ketika sudah lulus tes," katanya di Meulaboh, Sabtu.
Selama ini, kata dia, setiap tahunnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Barat selalu berkurang karena banyaknya PNS yang mengusulkan pindah ke daerah lain, setelah beberapa tahun mengabdi.
Dampaknya, kata dia, pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan dan intansi pemerintah ikut terganggu karena kekurangan tenaga ahli yang dibutuhkan seperti guru, tenaga teknis, administrasi, kesehatan, dokter serta tenaga ahli lainnya.
Selain itu, para peserta tes yang lulus dalam penerimaan pada 2019 lalu kebanyakan peserta dari luar Aceh Barat dan luar Aceh, sehingga hak putra-putri daerah untuk bersaing dan mendapatkan peluang kerja di lembaga pemerintah ikut berkurang.
"Kalau seandainya putra-putri daerah yang lulus, maka jumlah PNS di Aceh Barat tidak akan lagi kekurangan, karena mereka sudah menetap di daerah dan tidak perlu usul pindah tugas," kata Ramli MS.
Karena itu agar harapan ini dapat tercapai, ia juga segera menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan lembaga terkait agar usulan ini dapat diterima dan bisa diterapkan mulai tahun 2019 ini.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019