Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berjanji akan menarik pasukan TNI-Polri di Nduga, Papua bila situasi di wilayah ini kondusif.
"Nanti kalau keadaan kondusif, serangan dari oknum bersenjata di Papua tidak ada. Saya jamin ditarik. Kalau sudah tenang nggak ada serangan nggak ada gangguan keamanan. Saya akan menyarankan Presiden untuk Panglima TNI menarik dari Nduga," kata Wiranto, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
Menurut Wiranto, penempatan pasukan di wilayah Papua untuk menjamin keamanan dan menjaga objek vital.
"Sama seperti militer di Nduga datang ke sana bukan cari kerjaan, karena ada sebab-akibat, dikirim ke sana karena mengamankan masyarakat dari kegiatan kriminal dari teman-teman yang belum sadar," kata Wiranto.
Baca juga: Papua Terkini: Menkumham sesalkan pengibaran bendera Bintang Kejora
Wiranto menanggapi permintaan tokoh muda Papua Samuel Tabuni yang menyoroti penempatan pasukan di Nduga.
"Tadi saya minta ke Bapak Menko Polhukam, pasukan di Nduga itu ditarik, karena masyarakat saya semua ada di luar. Hari ini kita sibuk di Manokwari, Jayapura, tapi orang pertama yang jadi korban ini kita belum bahas lagi. Bapak Menko sampaikan akan bentuk tim pasukan mana yang akan kita tempatkan dan kita tarik," ujar Samuel.
Diakuinya, jauh hari sebelum ada peristiwa kerusuhan di Papua, memang sudah ada permintaan penarikan pasukan di Papua. Permasalahan ini jugalah yang kini dicoba ditarik-tarik oleh pihak tertentu setelah kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Papua.
Padahal, menurut Wiranto, penugasan pasukan tambahan di Papua merupakan imbas dari adanya gerakan kelompok bersenjata yang menyerang dan melakukan kontak senjata dengan pekerja pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Untuk jaga keamanan, Polda Kalbar berangkatkan 250 personel Brimob ke Jayapura
Karena itu, Wiranto berharap masyarakat Papua dapat lebih mengedepankan dialog ketimbang melakukan aksi-aksi anarkis. Jika tidak, maka tentunya masyarakat sendiri yang akan dirugikan karena akan memperlama proses penyelesaian masalah.
"Ke depan pemikiran aspirasi Papua diselesaikan dialog yang baik. Saya minta itu. Ke depan tidak perlu ada demo. Saya yakin Presiden Jokowi periode kedua bisa membangun Papua lebih baik," kata Wiranto.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Nanti kalau keadaan kondusif, serangan dari oknum bersenjata di Papua tidak ada. Saya jamin ditarik. Kalau sudah tenang nggak ada serangan nggak ada gangguan keamanan. Saya akan menyarankan Presiden untuk Panglima TNI menarik dari Nduga," kata Wiranto, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
Menurut Wiranto, penempatan pasukan di wilayah Papua untuk menjamin keamanan dan menjaga objek vital.
"Sama seperti militer di Nduga datang ke sana bukan cari kerjaan, karena ada sebab-akibat, dikirim ke sana karena mengamankan masyarakat dari kegiatan kriminal dari teman-teman yang belum sadar," kata Wiranto.
Baca juga: Papua Terkini: Menkumham sesalkan pengibaran bendera Bintang Kejora
Wiranto menanggapi permintaan tokoh muda Papua Samuel Tabuni yang menyoroti penempatan pasukan di Nduga.
"Tadi saya minta ke Bapak Menko Polhukam, pasukan di Nduga itu ditarik, karena masyarakat saya semua ada di luar. Hari ini kita sibuk di Manokwari, Jayapura, tapi orang pertama yang jadi korban ini kita belum bahas lagi. Bapak Menko sampaikan akan bentuk tim pasukan mana yang akan kita tempatkan dan kita tarik," ujar Samuel.
Diakuinya, jauh hari sebelum ada peristiwa kerusuhan di Papua, memang sudah ada permintaan penarikan pasukan di Papua. Permasalahan ini jugalah yang kini dicoba ditarik-tarik oleh pihak tertentu setelah kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Papua.
Padahal, menurut Wiranto, penugasan pasukan tambahan di Papua merupakan imbas dari adanya gerakan kelompok bersenjata yang menyerang dan melakukan kontak senjata dengan pekerja pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Untuk jaga keamanan, Polda Kalbar berangkatkan 250 personel Brimob ke Jayapura
Karena itu, Wiranto berharap masyarakat Papua dapat lebih mengedepankan dialog ketimbang melakukan aksi-aksi anarkis. Jika tidak, maka tentunya masyarakat sendiri yang akan dirugikan karena akan memperlama proses penyelesaian masalah.
"Ke depan pemikiran aspirasi Papua diselesaikan dialog yang baik. Saya minta itu. Ke depan tidak perlu ada demo. Saya yakin Presiden Jokowi periode kedua bisa membangun Papua lebih baik," kata Wiranto.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019