Pengamat Kebijakan Publik Dr Nasrul mengatakan para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang baru itu harus mampu meningkatkan penyerapan anggaran (APBA) sehingga dapat menekan angka kemiskinan, defisit, serta angka pengangguran di Aceh.
"Pejabat eselon dua yang baru dilantik ini harus mampu menyusun program pemerintah Aceh berdasarkan masalah yang ada atau evidence based, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan, menekan defisit, angka pengangguran dan menaikkan kualitas hidup rakyat Aceh," katanya di Banda Aceh, Sabtu.
Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh menganti 24 pejabat eselon dua di antaranya kepala satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA) serta ratusan pejabat eselon tiga dan empat yang terdiri dari kepala bidang hampir di seluruh dinas.
Menurut Nasrul, pergantian pejabat di satuan kerja pemerintahan sesuatu yang lumrah dan perlu dilakukan berdasarkan tahapan penilaian kinerja masing masing. Dia menilai pergantian pejabat tersebut sudah tepat mengingat capaian serapan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) yang masih rendah.
"Cuma saja pada beberapa SKPA ada yang capaian serapan anggarannya rendah belum juga diganti pada mutasi periode ini, utamanya SKPA yang berkaitan dengan infrastruktur dan SKPA penerima anggaran yang besar namun serapannya rendah seperti Badan Dayah Aceh," katanya.
Bahkan, kata dia, seharusnya mutasi pejabat eselon dua itu sudah dilakukan sejak awal 2019 oleh Plt Gubernur Aceh. Sedangkan untuk eselon tiga dan empat sebaiknya tidak dilakukan saat Aceh dalam keadaan genting seperti ini.
"Karena pemerintah Aceh sedang dihadapkan pada APBA perubahan 2019 dan rancangan APBA 2020. Karena eselon tiga ini menjadi ujung tombaknya," katanya.
Sebelumnya Nova Iriansyah mengatakan mutasi dilakukan dalam upaya penyegaran dan percepatan kinerja satuan kerja pemerintahan. Katanya, ada tuntutan kinerja yang harus ditingkatkan sehingga pemerintah Aceh menyesuaikan hal tersebut.
"Mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh ini merupakan bagian dari upaya kita terus menerus memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh yang baik,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Pejabat eselon dua yang baru dilantik ini harus mampu menyusun program pemerintah Aceh berdasarkan masalah yang ada atau evidence based, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan, menekan defisit, angka pengangguran dan menaikkan kualitas hidup rakyat Aceh," katanya di Banda Aceh, Sabtu.
Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh menganti 24 pejabat eselon dua di antaranya kepala satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA) serta ratusan pejabat eselon tiga dan empat yang terdiri dari kepala bidang hampir di seluruh dinas.
Menurut Nasrul, pergantian pejabat di satuan kerja pemerintahan sesuatu yang lumrah dan perlu dilakukan berdasarkan tahapan penilaian kinerja masing masing. Dia menilai pergantian pejabat tersebut sudah tepat mengingat capaian serapan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) yang masih rendah.
"Cuma saja pada beberapa SKPA ada yang capaian serapan anggarannya rendah belum juga diganti pada mutasi periode ini, utamanya SKPA yang berkaitan dengan infrastruktur dan SKPA penerima anggaran yang besar namun serapannya rendah seperti Badan Dayah Aceh," katanya.
Bahkan, kata dia, seharusnya mutasi pejabat eselon dua itu sudah dilakukan sejak awal 2019 oleh Plt Gubernur Aceh. Sedangkan untuk eselon tiga dan empat sebaiknya tidak dilakukan saat Aceh dalam keadaan genting seperti ini.
"Karena pemerintah Aceh sedang dihadapkan pada APBA perubahan 2019 dan rancangan APBA 2020. Karena eselon tiga ini menjadi ujung tombaknya," katanya.
Sebelumnya Nova Iriansyah mengatakan mutasi dilakukan dalam upaya penyegaran dan percepatan kinerja satuan kerja pemerintahan. Katanya, ada tuntutan kinerja yang harus ditingkatkan sehingga pemerintah Aceh menyesuaikan hal tersebut.
"Mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh ini merupakan bagian dari upaya kita terus menerus memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh yang baik,” katanya.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019