Banda Aceh (ANTARA) - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menargetkan pembangun Pasar Terpadu Lampulo di Gampong (Desa) Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam atau tepatnya didekat gerbang pintu masuk Pelabuhan Samudera beroperasi di Maret tahun 2020.
"Alhamdulillah, hari ini kita melakukan cek terakhir finalisasi untuk mengantikan Pasar Peunayong. Sudah saya minta kepada kepala Dinas Perindag (Perindustrian dan Perdagangan) dan PU (Pekerjaan Umum), Maret harus sudah bisa diresmikan," tegasnya di Banda Aceh, Kamis.
Penegasan ini disampaikan Aminullah setelah melakukan pengecekan pembangunan Pasar Terpadu Lampulo Tahap III yang didampingi Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh M Nurdin, Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Banda Aceh Saifuddin Ambia, Kabag Humas Setdako Banda Aceh Taufiq Alamsyah, dan pihak rekanan.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh berharap pembangunan pasar terpadu yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir tersebut benar-benar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Pasar yang dibangun tahap ketiga dengan memakai dana APBN tahun ini melalui pos anggaran Kementerian Perdagangan sebesar Rp3,67 miliar lebih akan diperuntukkan bagi pedagang yang selama ini menempati Pasar Peunayong, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo.
"Karena disini ada pasar ikan, pasar rempah, pasar daging, dan pasar unggas, sehingga ini nanti terpadu. Kalau ada orang berbelanja disini satu kepentingan, sudah bisa membeli yang lainnya. Tidak perlu pergi lagi ke tempat lain," kata dia.
Ia mengaku, pembangunan pasar tradisional tersebut dewasa ini masih memiliki beberapa kekurangan di antaranya tempat beribadah, dan lantai di pasar rempah-rempah.
"Ada lantai di pasar rempah, ini lantainya segera ditenderkan di bulan Desember. Sehingga Januari sudah bisa dilaksanakan, dan pekerjaan tidak lama karena hanya lantai," tegasnya.
"Di depan ada program reservoir mendukung pasar agar air tersedia dengan baik untuk pelabuhan (dermaga), dan disini (pasar). Ini juga kita harapkan, kalau bisa disamakan tender dalam Desember ini. Karena anggaran sudah disahkan oleh DPRK, dan (dana) otsus (otonomi khusus) sudah dapat pengesahan oleh Pemerintah Aceh," tutur Wali Kota Aminullah Usman.
