"Kami sudah perintahkan Panglima Laot untuk mendata berapa kebutuhan solar dan premium para nelayan di daerah ini dalam rangka mencari solusi terkait persoalan kelangkaan BBM yang terjadi sejak sebulan terakhir, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas mereka," kata Kepala DKP Aceh Selatan Cut Yusminar di Tapaktuan, Senin.
Perintah itu disampaikan langsung oleh Kadis DKP Aceh Selatan Cut Yusminar di hadapan belasan Panglima Laot Kecamatan dan Panglima Laot Kabupaten serta empat orang pengelola SPDN, dalam rapat membahas persoalan kelangkaan BBM.
"Hasil pendataan itu nanti, menjadi dasar kami untuk mengajukan usulan penambahan kuota pasokan BBM kepada pihak Pertamina. Di samping itu juga sebagai bahan yang akan kami sampaikan kepada pihak Polres Aceh Selatan supaya diberi kelonggaran kepada nelayan untuk mendapatkan BBM," katanya.
Yusminar berharap, hasil pendataan itu dapat diserahkan kepada pihaknya paling telat 1 September 2014.
"Kalau bisa lebih cepat diserahkan lebih baik, sebab tindaklanjut dari kami sebagai solusi pemecahan masalaah terkait kelangkaan BBM yang dialami para nelayan selama ini sangat tergantung dari hasil pendataan itu, sebab itu menjadi dasar bagi kami," tegasnya.
Ia mengatakan, hasil pendataan jumlah kebutuhan penggunaan BBM oleh nelayan itu juga menjadi dasar pihaknya dalam mencetak dan membagikan kartu pembelian BBM kepada nelayan.
Sebab ke depannya, ujar Cut Yusminar, pihaknya akan menginstruksikan kepada seluruh pengelola SPDN dan SPBU bahwa hanya nelayan yang memiliki kartu yang boleh membeli BBM.
Dalam kesempatan itu, Yusminar juga meminta kepada pihak pengelola SPDN yang ada di daerah itu, agar mencatat seluruh nelayan yang membeli BBM jenis solar.
"Kepada pihak pengelola SPDN, saya minta supaya diinventarisir para nelayan yang membeli BBM jenis solar. Jika ada oknum tertentu tidak berhak, namun tetap memaksa ingin membeli dengan membawa rekomendasi atau surat keramat lainnya, maka persilahkan orang tersebut untuk menjumpai saya," tegas Yusminar lagi.
Pengelola SPDN Pasie Meukek, Ferizal S Salami mengatakan kendala yang dihadapinya selama ini adalah ada oknum tertentu yang memaksa membeli BBM jenis solar dengan membawa-bawa nama oknum pejabat sebagai backingnya.
"Atas langkah penertiban yang sedang dilakukan Kadis DKP sekarang ini sangat kami dukung dan saya secara pribadi menyatakan salut atas keberanian ibu Kadis yang siap pasang badan jika ada oknum tertentu yang tidak berhak ingin memaksa membeli BBM di SPDN kami," tegas Feri.
Feri menambahkan, jumlah pasokan BBM jenis solar ke SPDN miliknya selama ini adalah sebanyak 72 ton per bulan. Namun, pasca keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat yang membatasi pasokan kuota BBM ke daerah-daerah, maka jumlah pasokan BBM ke SPDN miliknya saat ini tinggal 58 ton per bulan atau berkurang sebanyak 20 persen.
"Sebenarnya, dengan pasokan 72 ton per bulan saja selama ini kebutuhan BBM jenis solar untuk nelayan Kecamatan Meukek-Sawang tidak cukup, sebab jumlah boat nelayan terus bertambah," ujarnya.
Menurut Feri, normalnya jumlah kebutuhan penggunaan BBM jenis solar oleh nelayan Meukek-Sawang adalah 220 ton per bulannya dengan perhitungan dalam sebulan boat nelayan dua kali melaut dan dalam sekali melaut boat membutuhkan pasokan BBM sebanyak 1 sampai 1,2 ton.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
