Seperti dilakukan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang turun ke bawah (turba) ke kabupaten dan kota untuk melihat langsung progres dan realisasi dari sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus dan APBA tahun 2014.
Mualem panggilan akrab Muzakir Manaf yang didampingi Kepala Kepala Pengendali Percepatan Kegiatan (P2K) Taqwallah, Kadis Bina Marga Anwar Ishaq, dan Kepala Inspektorat Aceh Syahrul Badruddin sejak 3-14 September turba keliling ke kabupaten dan kota.
Daerah yang pertama disinggahi rombongan Mualem adalah Kota Sabang pada Minggu (31/8). Setelah "menyisir" Pulau Weh, rombongan ?terbang? ke Kabupaten Simeulue, kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah pantai barat selatan Aceh.
Setelah menyisir wilayah tengah Aceh, yakni Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara, Wagub dan rombongan melanjutkan perjalanan ke wilayah pantai timur dan utara Aceh, mulai dari Kabupaten Aceh Tamiang dan berakhir ke Banda Aceh pada 14 September 2014.
Dari hasil kunjungannya di beberapa kabupaten dan kota, Wagub menilai masih ada proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) dan APBA belum selesai 70 persen, sementara tahun anggaran tinggal dua bulan lagi.
Untuk itu, Wagub minta kepada pejabat terkait di kabupaten dan kota untuk serius memonitor pelaksanaan pekerjaan proyek, sehingga hasilnya sesuai spesifikasi yang direncanakan.
"Pengawasan harus diperketat. Jika diawasi dengan baik, maka pelaksanaannya juga tidak akan asal-asalan. Begitu pula nanti setelah selesainya pembangunan, jangan juga ditelantarkan begitu saja," kata Wagub saat meninjau proyek di Kabupaten Aceh Selatan.
Mualem juga menginginkan semua proyek yang sudah diusulkan dan kemudian dibangun harus tepat guna dan bermanfaat untuk kepentingan publik.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Selatan Kamarsyah mengajak kepada seluruh stakeholder terkait agar menjadikan kehadiran Wagub dalam rangka kunjungan kerja sebagai penyemangat bagi kerja-kerja pengabdian aparatur daerah.
"Mari kita jadikan kedatangan Bapak Muzakir Manaf sebagai penyemangat kita dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan," ujar Kamarsyah.
Di bawah target
pekerjaan proyek di beberapa kabupaten/kota, banyak ditemukan masih di bawah target atau tidak sesuai harapan, sehingga dikhawatirkan pekerjaannya tidak akan selesai secara tepat waktu.
"Berdasarkan hasil pantauan, banyak realisasi pekerjaan proyek di lapangan masih di bawah target atau tidak sesuai harapan. Kita minta dengan sisa waktu hanya tinggal tiga bulan lagi tahun 2014, para rekanan pekerja proyek APBA/Otsus tersebut dapat memacu pelaksanaan pembangunannya," katanya.
Ia menegaskan, jika dalam beberapa waktu ke depan realisasi pekerjaan proyek tersebut tidak juga mampu dipacu sesuai target yang telah ditetapkan, maka pihaknya mengancam akan memberikan sanksi tegas terhadap rekanan.
"Jika pekerjaannya tidak juga mampu dipacu secara maksimal, maka akan kita beri sanksi tegas yakni akan kita lakukan pemutusan kontrak kerja," tegas Mualem.
Ia mengatakan, dari hasil pemantauan realisasi pekerjaan proyek APBA/Otsus 2014 dapat disimpulkan bahwa progres pekerjaannya berbeda-beda, yakni ada yang memuaskan dan ada juga yang sangat mengecewakan.
"Bahkan ada persoalan yang sangat fatal kami temukan di lapangan yakni sampai saat ini ada yang proses tender proyek saja belum selesai dan ada juga proses tender sudah selesai tapi penandatanganan kontrak belum dilakukan serta berbagai persoalan lainnya," kata Mualem, yang didampingi Kepala Tim Pengendali Percepatan Kegiatan (P2K) dr Taqwallah, Kadis Bina Marga Anwar Ishaq, Inspektur Aceh, Syahrul Badruddin serta sejumlah pejabat lainnya.
Oleh sebab itu, kata Mualem, pihaknya mengharapkan kepada semua pihak terkait baik pejabat birokrasi maupun kepada kontraktor pelaksana proyek APBA/Otsus 2014, agar segera mencari solusi penyelesaian yang terbaik supaya realisasi pekerjaan pembangunan proyek di lapangan dapat segera dipacu, sehingga akan selesai secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.
Menurut Mualem, yang membuat pihaknya kecewa berat melihat realisasi proyek tahun 2014 ini disebabkan karena dari tahun ke tahun realisasi proyek di Provinsi Aceh tidak ada perubahan atau kemajuan sehingga selesai (kunjungan kerja-red) itu nanti.
Dikatakan, tim P2K akan mengambil sikap tegas untuk melakukan langkah evaluasi secara menyeluruh.
"Apakah permasalahan yang terjadi selama ini karena kesalahan Pemerintah atau kesalahan dari kontraktor. Evaluasi ini penting kita lakukan untuk mendorong kinerja SKPA yang baik dalam melaksanakan pembangunan di masa yang akan datang," tegasnya.
Mualem menambahkan, Pemerintah juga akan mengevaluasi jika saja ada aturan-aturan yang memang perlu diperbaiki, demi percepatan pembangunan Aceh, demi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.
Jangan Tinggalkan Masalah
Wagub juga menegaskan proyek pembangunan yang didanai APBA dan otonomi khusus (otsus) 2014 harus benar-benar dikerjakan sesuai dengan spesifikasinya, sehingga tidak meninggalkan masalah.
"Kita tidak ingin kebiasaan buruk bangunan dari proyek fisik yang ditangani oleh pemerintah selalu berulang setiap tahunnya," kata Wagub kepada wartawan usai meninjau sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Gayu Lues.
Dikatakan, bangunan pemerintah yang baru selesai dibangun itu biasanya selalu meninggalkan masalah pada plafon yang bocor, jendela dan pintu yang susah dibuka hingga permukaan lantai
yang turun.
"Kita tentu saja sangat berharap agar hal ini tidak berulang setiap tahunnya," ujar Mualem.
Menanggapi pertanyaan tentang tindakan apa yang akan diambil Pemerintah Aceh jika rekanan tidak bisa menyelesaikan pengerjaan sesuai jadwal, Mualem menjawab, selesai rangkaian kunjungan kerja ke seluruh wliayah Aceh, pihaknya akan melakukan berbagai evaluasi terhadap sejumlah proyek yang berpotensi bermasalah.
"Tentu saja tetap akan ada penilaian. Namun kita juga menilai menggunakan hati dengan berbagai pertimbangan dan kondisi lapangan saat ini," ujarnya.
Wagub mencontohkan, beberapa proyek di Kabupaten Simeulue yang terlambat pengerjaannya dikarenakan pasokan BBM yang sagat minim di kepulauan tersebut. Hal ini ditambah lagi dengan tidak beroperasinya sebuah satu unit feri penyeberangan yang saat ini sedang docking (perbaikan-red) di Sabang.
Kendala-kendala yang disebabkan oleh faktor alam tersebut tentu saja akan dipertimbangkan.
"Dalam klausul kontrak tentu saja sudah memuat beberapa perjanjian terkait kendala teknis dan nonteknis maupun kendala alam. Namun satu hal yang harus dipahami oleh para rekanan,bahwa tanggal 15 Desember adalah batas akhir atau lazim kita sebut 'mati anggaran'.untuk itu kami selalu
mewanti-wanti agar rekanan dapat bekerja cepat, sesuai waktu dan harus tetap memperhatikan kualitas," pungkas Mualem.
Pintu Gerbang
Ketika berkunjung ke Sabang, Mualem mengharapkan, Pelabuhan Bebas Sabang (Pulau Weh) menjadi pintu gerbang Aceh dalam pembangunan ekonomi. "Dari sini nadi ekonomi akan berdenyut dan menyebar seluruh Aceh," katanya.
Oleh karenanya, Mualem berharap, pemerintahan baru RI segera melimpahkan kewenangan dan pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Ini penting, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan. Jadi kita harapkan, pemerintah baru nantinya segera merealisasi harapan rakyat Aceh," katanya di depan sejumlah pejabat di Pendopo Walikota Sabang.
Harapan Mualem pada pemerintahan RI yang baru memang masuk akal, karena Pemerintahan Presiden SBY sudah tidak bisa lagi mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, termasuk soal Aceh. Adapun pemerintahan yang baru nanti akan dipimpin pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang memenangkan Pilpres pada 2014.
Mualem juga mengatakan kemenangan Jokowi-JK tak terlepas dari kontribusi Gubernur Aceh H Zaini Abdullah, dan ia siap membantu Gubernur.
JK). Jagoan saya sudah kalah, ya kita terima, sekarang kita hargai hasil demokrasi," tandas Mualem disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.
Itulah sebabnya, kata Mualem, sudah sewajarnya Jokowi-JK menepati janjinya pada Gubernur Zaini.
"Dalam hal ini, bukan saja soal pelabuhan bebas Sabang, juga menyangkut perwujudan janji dalam MoU Helsinki dan turunan UUPA. Kita harapkan, dengan perjuangan Gubernur maka semua proses akan menjadi mudah. Kita ucapkan selamat, mari kita sama-sama membantu Gubernur Zaini untuk memperjuangkan UUPA dan MoU kepada pemerintahan Jokowi-JK. Saya menyokong gubernur dan menghormati proses demokrasi," pungkasnya.
Terancam tidak selesai
Sementara itu, Ketua Tim P2K APBA Taqwallah mengatakan, sejumlah proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus (otsus) dengan nilai puluhan miliar rupiah di Provinsi Aceh terancam tidak selesai, mengingat masa tahun anggaran tinggal tiga bulan lagi.
"Ada kecenderungan sejumlah proyek APBA 2014 yang bersumber dari dana otsus tidak selesai," katanya.
Taqwallah menyebutkan, sejumlah proyek yang ditinjau tersebut nilainya mencapai puluhan miliar. Proyek otsus yang ditinjau tersebut ada kecenderungan tidak selesai sesuai kontrak.
"Kalau pun selesai, kualitas pekerjaannya patut dipertanyakan. Karena itu, kami meminta dinas terkait mengawasi ketat, sehingga hasilnya tidak merugikan Pemerintah Aceh," kata Taqwallah.
Sebagai contoh, tiga proyek yang ditinjau Wagub di Aceh Barat Daya, yakni pembangunan ruang kelas, gedung uji kendaraan bermotor, serta penampungan sumber air.
Ketiga proyek bernilai miliaran rupiah itu baru selesai sebatas fondasi. Padahal di papan pengumuman proyek, pekerjaan dimulai Juli 2014 selesai November mendatang.
Kemudian di Aceh Singkil, Wagub Muzakir Manaf melihat proyek pembangunan jembatan Kilangan di Pulo Sarok, Singkil. Pembangunan jembatan senilai Rp8,9 miliar itu baru sebatas pengerukan.
Di Gayo Lues, pembangunan lanjutan bandar udara Blangkejeren. Pembangunan lapangan terbang dengan nilai Rp7,5 miliar tersebut masih sebatas landasan. Sedangkan pembangunan gedungnya pemerataan tanah fondasi.
Kondisi proyek otsus yang belum selesai bisa dilihat pada pembangunan ruas jalan Terangun, Gayo Lues menuju perbatasan Aceh Barat Daya. Jalan senilai Rp32 miliar tersebut masih pengerasan dan belum diaspal.
Begitu juga dengan proyek dua ruas jalan Gayo Lues menuju Aceh Timur dengan pagu anggaran mencapai puluhan miliar lebih, belum menunjukkan progres memuaskan. Padahal, masa tahun anggaran berakhir minggu ketiga Desember 2014.
Untuk itu, Taqwallah mengingatkan agar proyek-proyek yang dibiayai dana otonomi khusus atau otsus harus dibangun dengan memperhatikan kualitas.
"Kami mengingatkan agar proyek otsus tidak dikerjakan asal jadi. Utamakan kualitas pekerjaan," ujarnya di Idi Rayeuk, Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur, Sabtu.
Menurut dia, selama ini proyek pemerintah selalu bermasalah. Hal ini terjadi karena dikerjakan di penghujung tahun anggaran dan diselesaikan dengan terburu-buru.
Akibatnya, hasil pekerjaan tidak berkualitas. Setelah selesai dibangun, tiga bulan kemudian rusak, sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan dana perbaikan, kata dia.
"Misalkan gedung. Ciri-ciri proyek pemerintah yang rusak setelah dibangun seperti atap bocor, pintu tidak bisa dibuka, hingga lantai keramiknya turun, tidak rata," ungkap Taqwallah.
Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan pihaknya meminta dinas terkait mengevaluasi kinerja kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek APBA yang bersumber dari dana otsus.
"Ini harus dievaluasi mengapa penyelesaian pekerjaan terlambat. Kalau kesalahan kontraktor, maka akan dijatuhi sanksi sesuai aturan. Kalau karena kondisi alam, akan kami pertimbangkan," ungkap Muzakir Manaf (Advetorial)
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.