Anggota Badan anggaran DPRK Aceh Selatan Hadi Surya di Tapaktuan, Sabtu mengatakan, penyerapan anggaran sebesar 60 persen terbilang rendah mengingat sisa waktu tahun berjalan tinggal dua bulan lagi.
Dari sejumlah SPKD yang ada di Aceh Selatan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga tergolong SKPD yang paling rendah serapan anggarannya, yakni hanya baru sekitar 51 persen dari sebesar Rp8 miliar anggaran yang di kelola, katanya.
Normalnya, kata Hadi, realisasi serapan anggaran APBK 2014 sampai bulan Oktober harus sudah mencapai minimal 80 persen, mengingat tahun anggaran berjalan tersisa dua bulan lagi.
Menurut Hadi, rendahnya serapan anggaran APBK 2014 itu tercermin dari masih rendahnya realisasi pekerjaan sejumlah proyek fisik di daerah itu.
Hasil penelusuran pihaknya, realisasi proyek fisik di masing-masing SPKD, bervariasi yakni ada yang masih nol persen dan ada juga yang telah 100 persen rampung.
"Rendahnya realisasi pekerjaan sejumlah proyek fisik itu, disebabkan karena terlambatnya digelar proses tender proyek. Bahkan pada bulan Agustus ada yang proses tendernya masih berlangsung," sesalnya.
Padahal, kata Hadi, normalnya proses tender harus telah selesai digelar seluruhnya pada bulan Juni setiap tahun berjalan.
Kerena itu, agar kasus serupa tidak terulang lagi ke depan, pihaknya meminta kepada Pemkab Aceh Selatan untuk mempercepat pelaksanaan proses tender setiap tahun berjalan, dengan tujuan agar pelaksanaan proyek dapat maksimal dikerjakan oleh pihak kontraktor.
Dia mengatakan, salah satu faktor penyebab terlambatnya proses tender proyek itu adalah terlambatnya pembuatan perencanaan proyek (DED).
Karena itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar ke depannya ploting anggaran perencanaan proyek tidak lagi diajukan sekaligus dengan anggaran pekerjaan fisik proyek di tahun anggaran berjalan.
"Dalam kesempatan ini, kami memberi apresiasi kepada beberapa SKPD seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pekerjaan Umum, yang langsung mengajukan anggaran untuk biaya pembuatan perencanaan proyek dalam APBK-P tahun ini, sehingga nanti dalam penyusunan APBK 2015 tidak perlu lagi mengusulkan anggaran yang sama," kata Hadi.
Menyikapi masih rendahnya realisasi pekerjaan proyek fisik itu, Hadi Surya meminta kepada SKPD terkait supaya melakukan pengawasan secara ketat di lapangan serta memerintahkan pihak kontraktor pelaksana untuk memacu pekerjaan di lapangan namun tetap mengutamakan kualitas atau mutu proyek dimaksud.
"Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan terhadap realisasi pekerjaan proyek, ada yang masih di bawah 50 persen. Jika pihak SKPD terkait tidak melakukan pengawasan secara ketat, kami yakin pekerjaan proyek itu tidak akan rampung di akhir tahun nanti," tegasnya.
Selain menyoroti masih rendahnya serapan APBK 2014, DPRK Aceh Selatan juga menyoroti rendahnya kontribusi PAD masing-masing SKPD. Dari sejumlah SKPD yang di data, Dinas Budparpora dinyatakan lembaga yang paling rendah menyetor PAD tahun 2014.
Sebab, dari Rp42 Juta yang ditetapkan, SKPD tersebut hanya mampu menyetor Rp31 juta. Itupun berasal dari pajak makan dan minum kantor di luar retribusi pemakaian gedung dan aset-aset dinas lainnya.
"Artinya, angka sebesar itu masih sangat mengecewakan, jika dibandingkan dengan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mampu menyetor PAD bersumber dari anggaran sedot WC rumah warga mencapai Rp53 juta dari target yang ditetapkan Rp87 juta," sebut Hadi Surya.
Menurutnya, penyebab rendahnya setoran PAD Disbudparpora itu karena dinas tersebut tidak mampu menggarap sektor-sektor potensi PAD yang ada. Meskipun potensi sektor PAD yang tersedia yang salah satunya dari sektor Pariwisata yang menjadi ikon kebanggaan Kabupaten Aceh Selatan tersedia cukup banyak.
"Melihat rendahnya serapan APBK dan minimnya setoran PAD ini, maka kami menilai Bupati Aceh Selatan sudah sepantasnya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Budparpora yakni Mualimin SE. Sebab kami menilai kinerjanya selama ini tidak mampu mengembangkan sektor pariwisata di daerah ini, padahal sektor itu menjadi salah satu fokus utama yang akan dikembangkan oleh Bupati sesuai program visi misinya," tegas Hadi Surya.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
