Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp744,75 triliun per 16 Juli 2021.
“Total anggaran PC dan PEN naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Program PEN sampai 16 Juli penyerapannya sudah 37,2 persen dari pagu baru,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani merinci realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan sebesar Rp54,1 triliun atau 25,2 persen dari pagu Rp214,95 triliun dan perlindungan sosial Rp82,22 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp187,84 triliun.
Kemudian program prioritas Rp44,44 triliun atau 37,7 persen dari pagu Rp117,94 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp51,53 triliun atau 32 persen dari pagu Rp161,2 triliun serta insentif usaha Rp45,07 triliun atau 71,7 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
Pemerintah menaikkan anggaran PEN menjadi Rp744,75 triliun dari pagu semula sebesar Rp699,43 triliun karena ada penambahan pada perlindungan sosial menjadi Rp187,84 triliun dari Rp153,86 triliun dan kesehatan menjadi Rp214,95 triliun dari Rp172 triliun.
Ia mengatakan dengan adanya dinamika yang terus bergerak tentu APBN 2021 akan mengalami perubahan dari berbagai pos yaitu melalui realokasi beberapa belanja K/L agar kebutuhan dapat terpenuhi.
“Tambahan Rp55,21 triliun itu kita peroleh dari refocusing berbagai berbagai belanja K/L. Sekarang K/L mengalami refocusing tahap keempat,” ujar Sri Mulyani.
Meski demikian ia memastikan pemerintah akan tetap menjaga defisit agar tidak melebihi pagu yang ada dalam UU APBN.
“Kami diperbolehkan oleh DPR dalam pembahasan laporan semester I untuk menggunakan SAL 2020 lalu dalam rangka melaksanakan APBN 2021,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu sebanyak Rp186,67 triliun untuk menambah belanja tahun ini dan mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“Rp186,67 triliun sudah dialokasikan termasuk yang sudah ada dalam UU APBN Rp15,8 triliun. Tambahan penggunaan SAL untuk kurangi utang mencapai Rp150,8 triliun,” kata Sri Mulyani.
