APBN 2022 instrumen penting antar RI keluar dari krisis

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan menjadi instrumen penting untuk mengantar Indonesia keluar dari krisis pandemi COVID-19.

“APBN 2022 menjadi instrumen yang penting untuk mengantar kita semua melalui komitmen pemerintah dan dukungan semua pihak untuk keluar dari masa sulit ini,” katanya di Jakarta, Senin.

Yustinus menuturkan fokus pemerintah untuk mencapai pemulihan adalah melakukan reformasi fiskal yang berjalan beriringan dengan reformasi struktural.

Baca juga: Pemerintah targetkan pendapatan negara Rp 1.840 triliun pada 2022

Hal ini tercermin dari pidato oleh Presiden Joko Widodo terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022.

Ia mengatakan pemerintah sangat menjaga keseimbangan antara pemulihan kesehatan dan ekonomi dengan menajamkan fokus pada akar permasalahan yang juga menjadi syarat fundamental Presiden.

Baca juga: Presiden: anggaran transfer daerah dan dana desa 2022 capai Rp770,4 triliun

Sebagai contoh, pemerintah akan terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena sangat fundamental untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik dan tepat sasaran.

Anggaran perlindungan sosial sendiri dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 adalah sebesar Rp427,5 triliun.

Kemudian, pemerintah juga akan terus membangun industri farmasi untuk mendorong pemulihan kesehatan dengan meningkatkan alokasinya pada 2022 yakni sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari total belanja negara Rp2.708,7 triliun.

Baca juga: Presiden Jokowi: Investasi harus terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi

Tak hanya itu, segala permasalahan sistem pendidikan Tanah Air turut diperbaiki sehingga pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp541,7 triliun untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam RAPBN Tahun 2022.

Pemerintah juga menjaga iklim investasi di Indonesia baik melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan sistem Online Single Submission (OSS).

“Jadi ada satu garis lurus yang tersambung. Komitmen yang sama baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk bagaimana pemerataan kemiskinan dan ketimpangan itu menjadi visi yang di adress Presiden dengan kuat,” jelas Yustinus.

Yustinus pun mengingatkan terdapat dua kata kunci yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo yaitu terobosan dan berpikir dengan cara-cara tidak normal untuk menghadapi situasi yang tidak normal ini.

“Ini hanya bisa terwujud kalau ada kesadaran dari semua pihak, ada sinergi dan kolaborasi. Tidak mungkin pemerintah sendirian, perlu dukungan masyarakat termasuk private sector,” tegasnya.

Ia mengaku optimis bahwa upaya pemerintah ini dapat mewujudkan pemulihan baik fiskal maupun non fiskal mengingat telah ada momentum yang menjadi titik pemulihan yakni pada kuartal II-2021 dengan pertumbuhan 7,07 persen (yoy).

“Pencapaian kuartal II-2021 itu momentum dan titik tolak yang baik untuk mencapai pertumbuhan, tidak hanya tumbuh tapi juga berkualitas, berpemerataan dan berkeadilan di masa-masa mendatang,” tambahnya.