Presiden Jokowi: Investasi harus terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

"Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Kepala Negara mengatakan pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5 persen di Luar Jawa, dan 48,5 persen di Jawa.

Baca juga: Ini total serapan tenaga kerja investasi di Aceh triwulan II

Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

"Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan," jelas Presiden Jokowi.

Presiden juga menyampaikan peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global.

Baca juga: Gubernur ajak pengusaha Australia berinvestasi di Aceh

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan," jelas Presiden Jokowi.

Baca juga: PLN ULP Blangkejeren luncurkan pemasangan baru pabrik pengolah getah pinus

Di sisi lain, presiden menekankan perkembangan sektor pangan terus diupayakan pemerintah untuk membangun kemandirian pangan.

Presiden menyebut transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, juga turut menjadi perubahan penting dalam perekonomian nasional.

Konsolidasi kekuatan riset nasional juga terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Lebih jauh Presiden Jokowi mengatakan sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan harus terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar.

Hal ini diharapkan akan mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri.

"Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Program“Bangga Buatan Indonesia” terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global," jelasnya.

Pemerintah, kata Presiden, juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurutnya, digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

"Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global," katanya.

Adapun pada tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini, menurut Presiden, diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021.

Presiden RI Joko Widodo tiba di kompleks parlemen DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin, sekitar pukul 08.05 WIB.

Presiden tampak mengenakan pakaian atau baju adat Baduy berwarna hitam dengan ikat kepala khas Baduy berwarna biru. Presiden juga tampak mengenakan tas tradisional Baduy berwarna coklat muda.

Pada hari ini Presiden dijadwalkan menyampaikan dua pidato yakni pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2021, serta pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022.