Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Bupati Aceh Tengah Nasaruddin meminta Reje/kepala desa di kabupaten itu dapat mengetahui secara detail keadaan warga, kondisi wilayah dan memperkuat data penduduk serta potensi wilayah.
"Data menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dan program pemerintah, karena itu setiap Kampung di Aceh Tengah harus memiliki data yang valid dan sesuai dengan keadaan sebenarnya," katanya di Takengon usai melantik tiga kepala desa.
Menurut Nasaruddin, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan data sering kali kekurangan sumber daya untuk menginventarisir data dan informasi, sehingga meminta bantuan aparat kampung
"Berbagai kebijakan pemerintah dan untuk menentukan bantuan dana dari pemerintah pusat selalu memakai data BPS, karena itu aparat kampung harus memiliki data yang akurat," kata Nasaruddin
Nasaruddin juga menyarankan agar setiap kepada desa selalu berkoordinasi dengan camat dan perangkat kecamatan sehingga data dan informasi kampung yang dimiliki menjadi singkron dan terintegrasi.
"Kita dapat memetakan kondisi riil masyarakat secara umum dan dengan data yang benar ini nantinya akan menjadi indikator untuk menentukan derajat atau taraf hidup masyarakat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program pemerintah daerah," kata Nasaruddin
Ia juga mengatakan, aparatur gampung harus sering memperbaharui data yang dilakukan secara terus menerus sehingga berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat dapat segera diketahui dan dapat ditangi dengan baik.
"Jika ada masyarakat yang mengalami kondisi darurat dapat segera ditangani dan mengkoordinasikan dengan pemerintah atasan untuk penanganan lebih lanjutan," demikian Nasaruddin.
"Data menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dan program pemerintah, karena itu setiap Kampung di Aceh Tengah harus memiliki data yang valid dan sesuai dengan keadaan sebenarnya," katanya di Takengon usai melantik tiga kepala desa.
Menurut Nasaruddin, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan data sering kali kekurangan sumber daya untuk menginventarisir data dan informasi, sehingga meminta bantuan aparat kampung
"Berbagai kebijakan pemerintah dan untuk menentukan bantuan dana dari pemerintah pusat selalu memakai data BPS, karena itu aparat kampung harus memiliki data yang akurat," kata Nasaruddin
Nasaruddin juga menyarankan agar setiap kepada desa selalu berkoordinasi dengan camat dan perangkat kecamatan sehingga data dan informasi kampung yang dimiliki menjadi singkron dan terintegrasi.
"Kita dapat memetakan kondisi riil masyarakat secara umum dan dengan data yang benar ini nantinya akan menjadi indikator untuk menentukan derajat atau taraf hidup masyarakat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program pemerintah daerah," kata Nasaruddin
Ia juga mengatakan, aparatur gampung harus sering memperbaharui data yang dilakukan secara terus menerus sehingga berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat dapat segera diketahui dan dapat ditangi dengan baik.
"Jika ada masyarakat yang mengalami kondisi darurat dapat segera ditangani dan mengkoordinasikan dengan pemerintah atasan untuk penanganan lebih lanjutan," demikian Nasaruddin.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.