Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Anggota Komisi V DPR RI M Salim Fakhri mengingatkan tender proyek kereta api (KA) Aceh dengan nilai Rp380 miliar harus transparan dan mengakomodasi pengusaha lokal.
"Tender proyeknya harus sesuai prosedur dan transparan, serta melibatkan pengusaha lokal untuk menghindari gejolak dan konflik sosial," kata M Salim Fakhri di Banda Aceh, Sabtu
Menurut anggota DPR RI asal Aceh tersebut, belajar dari pengalaman lalu, konflik Aceh selalu bermula dari ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian kue ekonomi, khususnya persaingan di dunia usaha.
Karena itu, kata dia, proyek bersumber dari pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Aceh harus melibatkan pengusaha lokal, sehingga pengusaha Aceh tidak menjadi penonton merasa dianaktirikan.
Pembangunan infrastruktur kereta api Aceh, lanjut M Salim Fakhri, merupakan janji pemerintah pusat sejak BJ Habibie menjadi Presiden hingga Joko Widodo.
"Baru sekarang di era Presiden Jokowi mimpi Aceh untuk mempunyai moda transportasi kereta api ini, seperti di sebelumnya, kembali bisa diwujudkan. Aceh pada zaman dulu memiliki jaringan perkeretaapian," kata dia.
Namun begitu, politisi Partai Golkar ini menilai proyek kereta api tersebut nuansa politiknya cukup kental. Oleh karena itu. anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur ini minta, panitia lelang dalam hal ini Balai Teknik Wilayah Sumut Aceh bisa memperhatikan pengusaha lokal.
"Banyak keluhan dari pengusaha Aceh. Mereka mengeluhkan sulit bersaing dalam memperebutkan paket pekerjaan yang bersumber dari APBN, seperti proyek perkeretaapian di Aceh," kata M Salim Fakhri.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh Hasanuddin Ishak menyatakan, proyek pembangunan jalur kereta api Aceh merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo. Proyek kereta api Aceh itu mulai dikerjakan tahun anggaran 2015.
"Proyek kereta api sepanjang 508 kilometer dari perbatasan Sumatera Utara hingga Aceh ini diperkirakan menelan anggaran Rp 22 triliun lebih. Ditargetkan, proyek ini selesai pada 2019," kata Hasanuddin Ishak.
"Tender proyeknya harus sesuai prosedur dan transparan, serta melibatkan pengusaha lokal untuk menghindari gejolak dan konflik sosial," kata M Salim Fakhri di Banda Aceh, Sabtu
Menurut anggota DPR RI asal Aceh tersebut, belajar dari pengalaman lalu, konflik Aceh selalu bermula dari ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian kue ekonomi, khususnya persaingan di dunia usaha.
Karena itu, kata dia, proyek bersumber dari pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Aceh harus melibatkan pengusaha lokal, sehingga pengusaha Aceh tidak menjadi penonton merasa dianaktirikan.
Pembangunan infrastruktur kereta api Aceh, lanjut M Salim Fakhri, merupakan janji pemerintah pusat sejak BJ Habibie menjadi Presiden hingga Joko Widodo.
"Baru sekarang di era Presiden Jokowi mimpi Aceh untuk mempunyai moda transportasi kereta api ini, seperti di sebelumnya, kembali bisa diwujudkan. Aceh pada zaman dulu memiliki jaringan perkeretaapian," kata dia.
Namun begitu, politisi Partai Golkar ini menilai proyek kereta api tersebut nuansa politiknya cukup kental. Oleh karena itu. anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur ini minta, panitia lelang dalam hal ini Balai Teknik Wilayah Sumut Aceh bisa memperhatikan pengusaha lokal.
"Banyak keluhan dari pengusaha Aceh. Mereka mengeluhkan sulit bersaing dalam memperebutkan paket pekerjaan yang bersumber dari APBN, seperti proyek perkeretaapian di Aceh," kata M Salim Fakhri.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh Hasanuddin Ishak menyatakan, proyek pembangunan jalur kereta api Aceh merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo. Proyek kereta api Aceh itu mulai dikerjakan tahun anggaran 2015.
"Proyek kereta api sepanjang 508 kilometer dari perbatasan Sumatera Utara hingga Aceh ini diperkirakan menelan anggaran Rp 22 triliun lebih. Ditargetkan, proyek ini selesai pada 2019," kata Hasanuddin Ishak.
Pewarta: Pewarta : M Haris SA: Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
