Bupati Aceh Selatan Agar Evaluasi SKPK Buruk

Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Kalangan DPRK Aceh Selatan meminta kepada Bupati H T Sama Indra segera mengevaluasi Kepala Satuan kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) yang berkinerja buruk demi kemajuan pembangunan daerah sesuai visi misi bupati dan wakil bupati.

"Kami harapkan kepada Bupati Aceh Selatan agar hal ini mendapat perhatian serius serta ditindaklanjuti segera," kata anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Selatan, Hadi Surya STP, di Tapaktuan, Senin.

Dan sebaliknya, terhadap pejabat yang dinilai berprestasi dalam menjalankan tugasnya harus diberikan penghargaan agar lebih termotivasi dalam bekerja, ujarnya.

Terkait dengan LPJ Bupati tahun 2014, DPRK Aceh Selatan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab setempat atas pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2014 karena memperoleh peningkatan sangat signifikan dibandingkan perolehan PAD tahun 2013.

"Keberhasilan Pemkab Aceh Selatan mengumpulkan PAD tahun 2014 mencapai Rp73 miliar lebih merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Sebab perolehan ini meningkat dua kali lipat dari perolehan PAD tahun 2013 yang hanya Rp36 miliar lebih," sebut politisi Partai Gerindra ini.

Pihaknya, lanjut Hadi, juga mengapresiasi gebrakan Bupati Aceh Selatan yang sukses meningkatkan belanja langsung baik dalam APBK tahun 2014 maupun 2015 yang bersumber dari APBA dan APBN.

"Ini merupakan sebuah prestasi dan keberhasilan yang luar biasa yang dihasilkan oleh Pemkab Aceh Selatan, karena telah memberikan dampak positif terhadap laju pembangunan daerah yang tidak hanya tergantung pada sumber dana rutinitas (APBK) tahunan," ujar dia.

Keberhasilan ini terlihat jelas dari besarnya kegiatan di sektor kelautan dan perikanan serta juga bidang infrastruktur lainnya, paparnya.

Namun, lanjut Hadi, kegigihan dan semangat kerja Bupati Aceh Selatan tersebut tidak diikuti oleh beberapa SKPK yang tupoksinya bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti Dinas Kesehatan dari pagu anggaran yang tersedia untuk pengadaan obat dan perlengkapan kesehatan dalam APBK tahun 2015 sebesar Rp1,9 miliar lebih, sampai saat ini anggarannya baru terealisasi sebesar 66 persen.

"Kondisi ini sangat miris jika dilihat dari realita di lapangan dimana masyarakat mengeluhkan kekurangan obat-obatan saat berobat di sejumlah instansi medis yang ada di daerah ini," sesal Hadi.

Dalam kesempatan itu, Hadi Surya juga meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar sumber pemasukan PAD terus dioptimalkan dan diperketat serta lebih transparan khususnya pada pendisiplinan atau penjualan aset daerah.

"Pada dasarnya kami mengapresiasi program kerja Bupati selama ini, namun sayangnya langkah atau gebrakan positif tersebut tidak diikuti sepenuhnya oleh SKPK beserta jajarannya. Termasuk pada penyertaan modal yang diberikan pada BUMD, kami harapkan dapat menjadi energi positif untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat," kata dia.

Karena itu, kata dia, pihaknya terus mendorong Pemkab Aceh Selatan untuk terus menyempurnakan penata usahaan keuangan daerah secara lebih baik lagi ke depannya, agar target atau impian Aceh Selatan memperoleh hasil audit keuangan dari BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terwujud tahun 2015.