Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung merupakan kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara.
Presiden Jokowi saat menghadiri Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara di Jakarta, Rabu, mengatakan kemitraan strategis antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) itu pula yang mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain.
“Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan terhadap para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat,” kata Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, presiden mengapresiasi KY dan MA yang membentuk tim penghubung guna menjembatani komunikasi antara kedua lembaga, khususnya dalam mencari solusi ketika timbul perbedaan pendapat.
“Termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan dari masyarakat dan pencari keadilan,” ujar presiden.
Ia mengingatkan keberhasilan untuk meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Serta memberikan kontribusi yg nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, presiden mengatakan peran KY dalam reformasi peradilan sangat penting, di antaranya, untuk memperkuat keadilan negara dalam mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
“Komisi Yudisial harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas peradilan,” jelas Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi di Istana Negara, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
