DPRK setujui dana pengamanan pilkada Rp1,5 miliar

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyetujui dana pengamanan pemilihan kepala daerah atau pilkada di ibu kota Provinsi Aceh itu sebesar Rp1,5 miliar.

"Hasil rapat dengan instansi terkait, dewan menyetujui dana pengamanan pilkada di Banda Aceh sebesar Rp1,5 miliar," ungkap Anggota Badan Anggaran DPRK Banda Aceh Irwansyah di Banda Aceh, Senin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan rapat pembahasan pilkada melibatkan badan anggaran dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh.

Jumlah dana pengamanan pilkada tersebut, kata Irwansyah, lebih sedikit dibanding usulan kepolisian. Kepolisian mengusulkan Rp3 miliar. Namun dalam pembahasan, usulan dirasionalisasikan dan disesuaikan dengan keuangan daerah.

"Ada beberapa item usulan kepolisian belum bisa diakomodir. Namun, usulan itu akan diupayakan pada tahun anggaran 2017. Usulan yang belum bisa diakomodir itu seperti dukungan bahan bakar minyak dan biaya tak terduga atau kontijensi," kata Irwansyah.

Irwansyah menyebutkan, dari Rp1,5 miliar dana pengamanan pilkada tersebut, sebesar Rp700 juta di antaranya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh murni tahun 2016.

Selebihnya Rp300 juta akan dialokasikan dalam perubahan APBK Banda Aceh. Serta sebesar Rp500 juta lainnya akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2017.

"Dana pengamanan pilkada tersebut diperuntukkan untuk pengamanan tempat pemungutan suara serta tahapan lainnya hingga pengamanan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Dana tersebut sifatnya hibah," kata Irwansyah.

Selain Rp1,5 miliar, sebut Irwansyah, ada juga alokasi pengamanan pilkada lainnya sebesar Rp390 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengaman logistik pilkada, pengamanan kirab calon kepala daerah, dan kebutuhan lainnya.

"Dana tersebut dikelola langsung Sekretariat KIP Banda Aceh. Kami sudah cek, dana tersebut tidak tumpang tindih dengan dana Rp1,5 miliar," kata Irwansyah menyebutkan.

Menyangkut dengan jumlah yang dialokasikan untuk dana pengamanan pilkada, Irwansyah menilai jumlahnya termasuk wajar. Apalagi pengamanan pilkada akan melibatkan sekitar 1.400 personel Polri.

"Jumlah anggaran yang disetujui masih wajar. Dan kami juga berharap pilkada di Kota Banda Aceh berjalan aman. Saya mengajak masyarakat mewujudkan pilkada berkualitas, terbaik, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Aceh," kata Irwansyah.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022 direncanakan berlangsung 15 Februari 2017. Pemilihan itu digelar serentak dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta 20 bupati/wali kota dan wakil di Provinsi Aceh.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.