Banda Aceh (ANTARA) - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk mengoptimalkan pengamanan di kawasan ekosistem Leuser yang terletak di tanah rencong.
"Pengamanan dan pemanfaatan gunung Leuser harus dioptimalkan, sehingga Leuser itu menjadi kawasan yang luar biasa," kata anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid, di Banda Aceh, Rabu.
Hal itu disampaikan TA Khalid usai menggelar rapat terbatas Komisi IV DPR RI dengan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terkait optimalisasi pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati, di Banda Aceh.
TA Khalid menyampaikan, semua orang mengetahui bahwa gunung Leuser sangat luar biasa, di sana empat satwa hebat bisa hidup berbarengan. Namun, belakangan sering terjadinya konflik satwa terutama gajah.
"Alhamdulillah tadi kita sudah diskusi sehingga teman-teman KLHK sepakat untuk melakukan FGD berjalan untuk menyusun program menjaga dan mengamankan Leuser secara optimal," ujar anggota DPR RI asal Aceh itu.
Ke depan, lanjut TA Khalid, KLHK harus bekerja keras membuat roadmap bagaimana proses pengamanan serta pemanfaatan gunung Leuser lebih baik, sehingga dengan adanya pemetaan satu persatu persoalan bisa diselesaikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa yang harus menjadi fokus pemerintah di daerah konservasi itu bagaimana memberikan pendanaan.
“Artinya secara bergilir masyarakat di wilayah kawasan hutan bisa bekerja dan digaji oleh negara,” katanya.
Menurut dia jika masyarakat sudah di gaji oleh negara dengan dana konservasi, maka mereka akan menganggap bahwa hutan itu menjadi kesejahteraan bagi hidupnya.
Menurut Dedi, program tersebut bisa dilaksanakan karena tidak butuh anggaran besar, mengingat masyarakat yang tinggal di daerah kawasan hutan tidak terlalu ramai.
"Pengeluarannya tidak sebesar dari proyek yang dibangun untuk konservasi yang kadang-kadang tidak berhasil, maka lebih baik yang ada dijaga (masyarakat)," ujarnya.
Solusi lainnya, lanjut Dedi, pada revisi Undang-undang konservasi harus mengatur terkait kebijakan fiskal antara daerah penyangga konservasi dengan yang menghasilkan untuk negara.
"Harus ada pengaturan fiskal, sehingga nantinya masyarakat di sana (di wilayah konservasi) terlindungi," demikian Dedi Mulyadi.
