Singkil (ANTARA Aceh) - Masyarakat di 22 desa minta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar menyerahkan 280 hektare dari kebun kelapa sawit yang diserahkan PT Nafasindo untuk mereka kelola.
Ketua Koperasi Produksi Perjuangan Bersama (KPPB), Zulyadin SH mewakili masyarakat 22 desa di Singkil, Jumat menyatakan, pihaknya bersama ribuan warga terus berjuang agar sisa lahan bisa mereka kelola.
Luas kebun yang diserahkan sebagai hasil kesepakatan pascakonflik panjang antara masyarakat 22 desa dengan PT Ubertraco/Nafasindo sekitar 600 hektare namun yang sudah diserahkan kepada masyarakat seluas 347,4 hektare. Sementara sisanya sekitar 250 hektare lebih masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Ia menyebutkan, pihaknya belum meminta lahan dimaksud sebelum membuktikan kepada Pemkab bahwa KPPB mampu mengelola ratusan hektare kebun yang telah mereka terima.
Hal ini disampaikan Zulyadin dalam acara pelantikan Koperasi Produksi Perjuangan Bersama (KPPB) dan kantor mereka di Kawasan Gunung Lagan Rimo Gunung Meriah, Rabu (2/8).
Ia menceritakan, bagaimana pihaknya bersama ribuan rakyat dari 22 desa pada waktu itu berjuang bersama mahasiswa memperjuangkan hak mereka, sehingga sampai terjadi peristiwa pembakaran Kantor Bupati Aceh Singkil hingga mereka keluar masuk penjara.
Dia meyakinkan pemerintah bahwa mereka mampu mengelola dan telah dibuktikan masa satu tahun KPPB telah berdiri.
Ia menyebutkan, keraguan dari berbagai pihak akan timbulnya perpecahan dan konflik berdarah ketika ratusan hektare kebun kelapa sawit dimaksud telah mereka terima sebagai akibat berebut keuntungan, tidak pernah terjadi.
"Alhamdulillah, keraguan itu tidak terjadi, kalau dulu kita bersatu untuk berjuang maka kita tetap bersatu dalam menikmati hasil perjuangan," katanya.
Hingga saat ini, kata Zulyadin, warga yang terdaftar sebagai anggota KPPB sebanyak 1.203 orang. Walaupun demikian dia masih membuka peluang anggota lain untuk menjadi anggota koperasi terkait dengan warga yang ikut dalam konflik yang lalu.
Untuk itu bersama LBH Banda Aceh KPPB telah membuka komisi komplin bagi warga yang belum terdata sebagai anggota.
Dia menyebutkan membuka kesempatan untuk itu seluas -luasnya. Dia meminta agar mengabarkan kepada masyarakat lainnya yang belum terdata.
Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali menyebutkan selayaknya sekitar 250 hektare lebih kebun kelapa sawit yang dikelola Pemkab Aceh Singkil sebagai sumber PAD harus diserahkan kepada masyarakat melalui KPPB.
"Masyarakat dari 22 desa telah mengalami konflik panjang hingga berdarah darah dan mereka harus menerima dan menikmati hasil perjuangan mereka," ungkapnya.
Untuk itu dia menyarankan agar masyarakat melalui KPPB melakukan upaya pendekatan kepada pemerintah derah dan DPRK agar dapat diselesaikan sebaik mungkin.
Koperasi yang dibentuk diminta harus dikelola sebaik mungkin dengan ikhlas dan jujur bertanggungjawab.
Sazali mengharapkan agar koperasi ini agar tidak dibawa ke ajang politik dan apabila ada pengurus yang terlibat politik agar tidak sampai membawa koperasi.
