Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan untuk pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem di sisa waktu pada tahun 2024 sebagai prioritas utama.
"Kemiskinan ekstrem dan inflasi adalah tugas pokok yang harus kita selesaikan dalam tiga bulan ke depan," kata Penjabat Bupati Aceh Barat Azwardi di Meulaboh, Minggu.
Menurutnya, salah satu upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Barat yaitu dengan cara melakukan sinkronisasi data masyarakat miskin secara tepat, dan sesuai dengan domisili.
Dengan adanya sinkronisasi data yang baik, maka upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem akan lebih mudah dilakukan.
Terhadap pengendalian inflasi di daerah, kata Azwardi, pemerintah daerah khususnya instansi terkait harus tahu kendala apa yang dihadapi di masyarakat, sehingga menyebabkan inflasi di daerah.
Misalnya, kata dia, faktor inflasi disebabkan oleh naiknya harga jual komoditas ikan tongkol karena stok di pasar sangat sedikit, yang diakibatkan oleh cuaca yang buruk sehingga hasil tangkapan nelayan menurun.
Hal ini harus diantisipasi dengan cara melakukan komunikasi dengan BMKG, untuk memastikan kapan cuaca akan membaik sehingga nelayan bisa mencari ikan di laut.
Sebagai solusi lain, kata dia, pemerintah daerah bisa mendatangkan ikan segar dari daerah lain di Aceh yang memiliki stok ikan berlimpah, untuk didatangkan ke Aceh Barat.
Sehingga stok ikan ke masyarakat bisa dipenuhi, dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan harga yang terjangkau.
"Artinya perlu ada campur tangan pemerintah, untuk melakukan penurunan inflasi," katanya.
Menurutnya, dengan kerja sama yang baik dengan semua pemangku kebijakan, hasil maksimal untuk target penurunan inflasi akan dapat dicapai.
Ia mengakui Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah barometer inflasi di Provinsi Aceh, dan tentunya pemerintah daerah harus bisa menjaga inflasi agar tetap terkendali.
Salah satu cara pengendalian inflasi, kata dia, maka harus diketahui kendala inflasi dan harus tahu letak masalahnya dimana, sehingga nantinya akan diketahui solusi untuk menurunkan angka inflasi di daerah
“Saya meminta semua SKPK (satuan kerja pemerintah kabupaten) agar dapat bekerja secara kolaboratif, ikhlas, dan dengan semangat. Jika semua dilakukan dengan hati yang lapang, hasil maksimal pasti akan diraih," demikian Azwardi.
