Meulaboh (ANTARA Aceh) - Dewan Pengurus Daerah II Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD II KNPI) Aceh Barat, Provinsi Aceh mengadakan musyawarah daerah (musda) XI untuk memilih ketua dan pengurus priode 2017-2020.
Ketua panitia Musda, Sudirman Z di Meulaboh, Sabtu mengatakan, pelaksanaannya yang berlangsung dua hari (22-23 September 2017) itu diikuti oleh pengurus organisasi kepemudaan (OKP) dan pengurus kecamatan sebanyak 80 orang.
"Kami bertugas mengantarkan sampai terlaksananya Musda XI ini. Diharapkan kepada peserta untuk serius mengikuti kegiatan sehingga melahirkan pemimpin baru untuk KNPI Aceh Barat priode selanjutnya," sebutnya.
Musda dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Drs Rachmad Fitri HD, Jumat (22/9) pukul 23.00 WIB di Aula Setdakab, dihadiri unsur muspida, pengurus DPD I KNPI Aceh, tokoh politik, OKP, ormas, LSM, DPRA, para senior KNPI di Aceh dan donatur dari IOF Aceh Barat dan PT Mifa Bersaudara.
Musda 2017 itu mengangkat tema "Realisasi Arah Pengembangan Kepemudaan dan Penguatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Daerah", merupakan upaya konsolidasi internal antar pengurus, memilih ketua dan pengurus baru serta penyusunan program kerja, sekaligus silaturrahmi sesama anggota KNPI.
Sementara itu, ketua DPD I KNPI Aceh, Wahyu Saputra, dalam sambutannya menuturkan, organisasi dipimpinnya itu memiliki prinsip dalam mencalonkan ketua atau pengurus baru, yakni orang-orang yang bisa bekerjasama dengan pemerintah.
Sebab kata dia, keberhasilan program dan pencapaian dari KNPI di masing-masing kabupaten, bergantung pada kemampuan ketua maupun pengurus organisasi dengan Pemerintah Daerah (pemda) untuk mengsinergian program kerja mereka.
"Siapapun yang maju sebagai ketua KNPI, itu adalah harus orang yang bisa bekerjasama dengan pemda, itu poin kunci, karena tidak mudah, ketua harus bisa sinergi dengan pemda dalam membangun daerah," tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan, pola pikir kepengurusan organisasi itu harus dirubah, paradigma KNPI ke depan harus mampu bersama pemda, menjadi pencipta lapangan kerja sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Ia mencontohkan seperti di Kabupaten Aceh Barat, yang diketahui memiliki potensi sumber daya alam bernilai ekonomis apabila dikelola maksimal, terutama dari sektor perkebunan, pertanian dan potensi-potensi lainnya masih belum terkelola.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat, Rachmad Fitri HD dalam sambutannya menyampaikan, penguatan kapasitas pemuda KNPI sangat penting sebagai tolak ukur eksitensi organisasi itu dalam menyikapi berbagai persoalan yang kompleks di daerah.
"Begitu pentingnya peran KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan di Aceh Barat. Maka KNPI ke depan harus mampu mengakomodir semua aspirasi yang berkembang dan Pemkab Aceh Barat siap mendukungnya," demikian Rachmad Fitri HD.
