Banda Aceh (ANTARA) - Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh menegaskan dana belanja tidak terduga (BTT) dalam penanganan bencana Aceh sebesar Rp6 miliar tidak diperuntukkan bagi relawan ASN pemerintah Aceh yang melakukan bakti sosial beberapa waktu lalu.
"Anggaran BTT sebesar Rp6 miliar lebih yang ramai diperbincangkan tidak diperuntukkan bagi ASN, melainkan untuk relawan yang secara resmi terdaftar di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)," kata Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan ini disampaikan Murthalamuddin guna meluruskan isu yang berkembang di masyarakat terkait pemanfaatan BTT dalam penanganan bencana di Aceh.
“Dana tersebut adalah untuk relawan yang sudah mendaftar ke BPBA, baik secara personal maupun melalui organisasi. Bukan untuk ASN, dan bukan pula untuk relawan ASN yang berangkat dua kali ke lokasi bencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, para relawan tersebut sebelumnya secara sukarela mendaftarkan diri ketika BPBA membuka pendaftaran relawan untuk membantu penanganan bencana.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar informasi tersebut tidak dipelintir menjadi isu yang keliru di tengah situasi darurat.
Selain itu, Murthala juga meluruskan isu mengenai pengajuan sewa rumah dengan nilai Rp1,1 juta per hari yang sempat menimbulkan polemik di media sosial. Angka tersebut hanya sebatas pengajuan awal dan tidak pernah direalisasikan.
“Itu adalah data pengajuan yang ternyata salah. Saat dilakukan review, kesalahan tersebut ditemukan dan langsung ditolak. Belum dibayar dan belum ada anggaran yang digunakan untuk itu,” katanya.
Murthala menegaskan, hingga saat ini belum ada pembayaran terkait sewa rumah tersebut. Proses penganggaran masih menunggu revisi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dirinya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi dan menyebarkan informasi terkait penanggulangan bencana, serta pentingnya tabayyun atau klarifikasi sebelum membagikan informasi ke ruang publik.
“Kita sedang dalam kondisi bencana. Kekurangan-kekurangan yang ada jangan dijadikan alat untuk menghancurkan kredibilitas dan merusak kerja-kerja penanggulangan bencana,” ujarnya.
Dirinya mengingatkan, penyebaran informasi yang tidak benar tidak hanya merugikan lembaga terkait, tetapi juga dapat mencoreng citra Aceh di tengah perhatian banyak pihak terhadap penanganan bencana di daerah.
Ia berharap, masyarakat Aceh dapat bersama-sama menjaga suasana kondusif, mendukung upaya penanggulangan bencana, serta tidak ikut menyebarkan hoaks yang berpotensi menghambat proses pemulihan.
“Kami sangat terbuka untuk dikonfirmasi. Silakan bertanya kepada kami atau kepada dinas terkait sebelum menyebarkan informasi. Jangan sampai data-data yang belum terjadi atau informasi sesat justru merusak kepercayaan publik,” demikian Murthalamuddin.
