Jeruk Keprok Gayo semakin langka

Takengon (Antaranews Aceh) - Jeruk Keprok Gayo kini semakin langka di pasaran. Padahal buah asli Dataran Tinggi Gayo ini merupakan buah unggul nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2006.

Pedagang buah di Pasar Paya Ilang Takengon, Juanda, kepada wartawan, Rabu, mengatakan jeruk jenis Keprok Gayo sudah langka di pasaran sejak beberapa tahun belakangan dikarenakan tidak ada lagi petani yang menyuplainya ke pedagang pasar.

"Dari petani memang gak ada lagi yang bawa ke pasar, udah jarang," tutur Juanda.

Menurut pedagang ini, kelangkaan terjadi akibat budidaya tanaman jeruk Keprok Gayo di kalangan petani di Aceh Tengah saat ini juga sudah sangat berkurang sehingga otomatis keberadaan komoditi tersebut di pasaran pun menjadi langka.

"Pohonnya sekarang sudah jarang-jarang, gak banyak lagi. Kabarnya dulu muncul penyakit yang membuat tanaman ini banyak yang mati," ujar Juanda.

Pakar budidaya jeruk Keprok Gayo, Wiknyo, kepada wartawan di Takengon menjelaskan bahwa tanaman tersebut mulai terserang penyakit yang mewabah sejak tahun 1998 hingga menyebabkan tanaman ini banyak yang mati mendadak.

"Penyakitnya itu busuk pada pangkal batang," kata Wiknyo.

Wabah penyakit yang terus menyebar dalam beberapa tahun berikutnya sejak 1998 akhirnya membuat populasi tanaman jeruk Keprok Gayo semakin berkurang dan bahkan langka di pasaran sampai sekarang.

Banyak pihak yang menyayangkan semakin berkurangnya populasi tanaman jeruk khas Dataran Tinggi Gayo ini dan mengharapkan pemerintah daerah melalui pihak terkait dapat melakukan upaya pengembangan kembali tanaman ini dengan memberikan penyuluhan kepada petani.

Jeruk Keprok Gayo diketahui telah diakui sebagai buah unggul nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 210/Kpts/PR.120/3/2006 pada Maret 2006. 

Selain itu, komoditi ini juga telah meraih sertifikat Indikasi Geografis (IG) sebagai hak paten bagi penamaan Keprok Gayo sebagai jenis buah jeruk yang hidup di Dataran Tinggi Gayo berdasarkan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI pada Juli 2016.