Banda Aceh, 21/3 (Antaraaceh) - Anggota DPR RI Nova Iriansyah mengharapkan peran bupati di Provinsi Aceh agar lebih cepat dalam menyikapi persoalan masyarakat agar terciptanya kedamaian dan kenyamanan pada Pemilihan umum 2014.
"Pengalaman di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sudah cukup, kita berharap bupati sebagai kepala daerah harusnya bisa meredam pertikaian sesama warga sipil. Kalau ada kejadian, bupati harus duluan masuk, kalau perlu turun ke lokasi," katanya di Meulaboh, Jumat.
Nova Iriansyah anggota DPR RS asal Aceh itu menjelaskan, selisih paham antara simpatisan Partai Aceh dan ormas Pembela Tanah Air (PETA) di Kabupaten Aceh Tengah belum lama ini adalah pertikaian elemen sipil yang harusnya dapat diselesaikan dengan kearifan lokal kepala daerah.
Ia terheran dengan peran seorang kepala daerah Aceh Tengah tidak mampu mendinginkan masyarakatnya, sehingga terkesan kerja bupati sangat normatif, hanya menyusun dan membahas anggaran bersama DPRK dan melaksanakan program yang bersifat rutin.
Sementara kata Nova Iriansyah, pertikaian masyarakat sipil demikian sangat berdampak tidak baik pada berjalannya pesta pemilu yang tersisa sekitar 19 hari lagi, karena akan ada partai politik merasa resah dengan keamanan dalam masa kampanye di daerah tertentu.
"Demokrat Aceh menjadwalkan kampanye akbar ke Lhoksemawe pada 2 April 2014, namun kita pantau imbas dari Tangkengon, kalau memang agak riskan kita geser ke Kabupaten Aceh Tamiang,  tapi kampanye tetap jalan terus," imbuhnya.
Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menjelaskan, sebagian bupati di Aceh kurang maksimal berperan dalam hal demikian malahan membebankanya kepada aparat kepolisian, sehingga peran polisi di Aceh menangani mulai dari kasus khalwat (perda) sampai narkoba.
Nova Iriansyah mencotohkan, di negara-negara luar, orang yang paling berperan menyelesaikan persoalan pertikaian masyarakat sipil adalah wali kota, bahkan langsung turun ke lokasi setiap ada kejadian aksi massa yang dikhawatirkan berimbas kepada masyarakat luas.
Bukan tidak mungkin, kata dia, bupati sebagai kepala daerah tingkat dua di Aceh dapat melakukan hal demikian karena demi kebaikan masyarakat yakni meredam kemarahan sebelum muncul permasalahan lebih rumit.
"Bagi Demokrat di Aceh sendiri kita belum menerima adanya gangguan, apakah pengrusakan atribut dan sebagainya. Kita berharap kondisi Aceh tetap kondusif sudah cukup konflik masa lalu," katanya menambahkan.


Editor : Salahuddin Wahid

COPYRIGHT © ANTARA 2026