Sidoarjo (ANTARA) - Kurang lebih 8 bulan para calon pemimpin Indonesia merebut simpati masyarakat.
Perjalanan panjang demokrasi Indonesia kembali terukir. Sejak kampanye, waktu pencoblosan, penghitungan, hingga putusan Mahkamah Konstusi.
Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 telah diketok palu oleh majelis hakim MK, kini saatnya menyudahi segala perbedaan dan perselisihan dengan kembali menguatkan persatuan dan kesatuan.
MK menolak permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sekaligus memenangkan pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI.
Kini, Indonesia menapaki hidup baru. Supaya kapal besar bernama Indonesia ini jauh lebih baik dan bisa menyejahterakan awaknya, persatuan dan kesatuan anak bangsa adalah suatu keniscayaan.
Tidak ada lagi persaingan nomor, apa itu 01 atau 02. Sekarang ini yang ada 03, yakni persatuan Indonesia. Artinya, masyarakat kembali bersatu, kembali bekerja, membangun Indonesia.
Dalam perlombaan lima tahunan ini, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tampil sebagai juara. Semua warga pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga harus legawa. Hal ini harus diiringi dengan harapan baru, dari segala lini dari tingkat bawah sampai tingkat atas.
Seperti yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang tiada henti-hentinya mengajak warganya menjaga persatuan dan kesatuan.
"Alhamdulillah, selama pelaksanaan pemilihan umum di Sidoarjo berjalan dengan kondusif," katanya.
Menurut Saiful Ilah, tahapan perselisihan pada Pemilu 2019 telah dilalui dan diselesaikan sesuai dengan konstitusi. Bahkan, usai pembacaan amar putusan oleh majelis hakim MK, masing-masing capres telah bersepakat menerima keputusan MK, dan mengajak masyarakat untuk bersatu kembali.
Pascaputusan MK, kata Bupati Sidoarjo, saatnya meneruskan pesan-pesan pemimpin bangsa, yakni mengakhiri perbedaan serta mari kembali rukun dan bersatu.
Saiful Ilah mengimbau masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar membuang jauh perbedaan pilihan pada Pemilu 2019. Persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya.
Intinya adalah tidak ada lagi kubu 01 dan 02, yang harus ada sekarang adalah rukun bersama menjaga persatuan dan kesatuan.
Razia Pergerakan Massa
Banyak upaya yang dilakukan untuk meredam gejolak konflik di tengah masyarakat, terutama pergerakan massa yang ingin memperkeruh suasana di Ibu Kota, menjelang sidang sampai dengan putusan di Mahkamah Konstitusi.
Di Jawa Timur, misalnya, di beberapa kabupaten/kota dilakukan penyekatan dengan merazia sejumlah tempat berkumpulnya massa yang hendak berangkat ke Ibu Kota.
Di Sidoarjo salah satunya, penyekatan dilakukan sejak beberapa hari menjelang pelaksanaan putusan.
Di Bundaran Waru Sidoarjo yang berbatasan dengan Surabaya, petugas menghentikan beberapa bus dengan tujuan Jakarta, lalu memeriksa penumpang. Jangan sampai ada yang berangkat bergerombol untuk mengacaukan konsentrasi di pusat.
Begitu pula di Terminal Purabaya Surabaya yang notabenenya sebagai tempat pemberangkatan massa yang ingin bepergian.
Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho mengatakan bahwa razia itu salah satu upaya untuk menjaga stabilitas keamanan di lingkungan terkecil.
"Kami tetap mengimbau masyarakat supaya tetap tenang dan tidak melakukan mobilisasi ke pusat," katanya ketika itu.
Polisi melakukan razia penumpang bus di Terminal Purabaya untuk mengantisipasi mobilisasi massa pada saat pengumuman hasil sidang sengketa Pilpres 2019.
Terdapat tiga titik lokasi yang dilakukan pelaksanaan pengamanan tersebut, yaitu Terminal Purabaya, Stasiun Sidoarjo Kota, dan Rest Area Tol Surabaya Sidoarjo KM 25. Tiap lokasi ada 60 personel gabungan yang diturunkan, baik dari unsur TNI Polri dan Satpol PP.
Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan identitas diri dan barang bawaan penumpang. Untuk giat pengamanan sendiri, dilaksanakan mulai 25 s.d. 28 Juni selama 24 jam.
Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo bersyukur pihaknya tidak menemukan warga Sidoarjo yang berangkat ke Jakarta dalam rangka aksi massa pengumuman hasil sidang gugatan Pilpres 2019.
Polisi meminta supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan kabar yang tidak jelas kebenarannya.
Hingga putusan MK dibacakan, keadaan di Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan dengan kondusif. Tidak ada gejolak yang cukup berarti, termasuk di dalamnya pergerakan massa yang sebelumnya diperkirakan tidak sampai terjadi.
Junjung Persatuan
Babak baru peradaban Indonesia sudah dimulai. Jejak suram perselisihan pada masa lalu harus disudahi. Banyak harapan pada Era 4.0 ini yang harus ditata dengan baik.
Harapan dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera sudah ada di depan mata. Marilah mewujudkan cita-cita bersama dengan bergandengan tangan dengan kerja, kerja, dan kerja.
Ungkapan itu yang akhir-akhir ini terus didengungkan, seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo K.H. Mohammad Salim Imron.
Mohammad Salim Imron mengajak masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, untuk menyudahi perbedaan atau perselisihan terkait dengan Pemilu 2019.
Semua perselisihan yang berkaitan dengan Pemilu 2019, kata dia, sudah rampung. Semua harus disudahi.
Menurut dia, perselisihan menyangkut Pemilu 2019, telah diselesaikan di MK. Setelah tahapan selesai, yang diperlukan adalah membuang jauh sikap permusuhan.
Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo itu mengatakan bahwa permusuhan sebagaimana dalam ajaran agama Islam sangatlah dilarang.
Mari saling memaafkan, saling introspeksi diri, dan saling menguatkan demi keutuhan NKRI.
Ditegaskan pula bahwa persatuan dan kesatuan bangsa ini jauh lebih penting daripada sekadar menuruti hawa nafsu.
"Marilah untuk saling memaafkan sehingga ukhuwah kita makin kuat, Indonesia makin kuat," katanya.
