Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan sebaiknya partai politik Gerindra tetap istikamah menjadi oposisi daripada bergabung dengan pemerintahan dan meminta jatah menteri.
"Belakangan Gerindra berusaha memasukkan kadernya jadi menteri, hal itu memunculkan pertanyaan publik mengenai etika politik parpol itu," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Pengamat sebut tak etis oposisi minta jatah menteri
Gerindra dari awal, kata dia, sudah menjadi oposisi dan narasi yang disampaikan tidak pernah menunjukkan sikap profesional dalam memahami dan mencermati setiap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo pada periode pertama.
Parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu dari dulu sudah memunculkan narasinya negatif atau hitam putih terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, oleh karena itu menurut dia, seharusnya Gerindra berpikir ulang apakah pantas atau layak saat ini meminta kursi menteri kalau melihat rekam jejak mereka sebelumnya.
Baca juga: Gerindra minta jatah menteri, Fraksi NasDem sebut yang kalah dalam demokrasi harus ksatria
"Sebab itu, menurut saya partai Gerindra sebaiknya fokus saja, istikamah dan konsisten pada garis oposisi, karena memang dari awal posisi mereka memang seperti itu," ucapnya.
Langkah Gerindra merapat ke pemerintahan itu juga menunjukkan tingginya oportunisme di tubuh partai tersebut. Sehingga pendekatan politik terhadap pemenang terus saja dilakukan, meskipun menabrak pakem etika berdemokrasi yang menghendaki adanya pemilahan antara koalisi pemerintah dan oposisi.
Sebelumnya, Gerindra terang-terangan meminta setidaknya tiga posisi menteri dalam kabinet yang akan dibangun Presiden Jokowi pada kepempimpinan periode keduanya.
Baca juga: Arsul Sani: Wajar PDIP peroleh kursi menteri paling banyak
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan posisi menteri tersebut merupakan hal yang wajar karena Gerindra diajak bergabung dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.
"Ya kita minta dong menteri dan beberapa kepala badan, namanya kita membangun negara," ujar Arief Poyuono.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Belakangan Gerindra berusaha memasukkan kadernya jadi menteri, hal itu memunculkan pertanyaan publik mengenai etika politik parpol itu," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Pengamat sebut tak etis oposisi minta jatah menteri
Gerindra dari awal, kata dia, sudah menjadi oposisi dan narasi yang disampaikan tidak pernah menunjukkan sikap profesional dalam memahami dan mencermati setiap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo pada periode pertama.
Parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu dari dulu sudah memunculkan narasinya negatif atau hitam putih terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, oleh karena itu menurut dia, seharusnya Gerindra berpikir ulang apakah pantas atau layak saat ini meminta kursi menteri kalau melihat rekam jejak mereka sebelumnya.
Baca juga: Gerindra minta jatah menteri, Fraksi NasDem sebut yang kalah dalam demokrasi harus ksatria
"Sebab itu, menurut saya partai Gerindra sebaiknya fokus saja, istikamah dan konsisten pada garis oposisi, karena memang dari awal posisi mereka memang seperti itu," ucapnya.
Langkah Gerindra merapat ke pemerintahan itu juga menunjukkan tingginya oportunisme di tubuh partai tersebut. Sehingga pendekatan politik terhadap pemenang terus saja dilakukan, meskipun menabrak pakem etika berdemokrasi yang menghendaki adanya pemilahan antara koalisi pemerintah dan oposisi.
Sebelumnya, Gerindra terang-terangan meminta setidaknya tiga posisi menteri dalam kabinet yang akan dibangun Presiden Jokowi pada kepempimpinan periode keduanya.
Baca juga: Arsul Sani: Wajar PDIP peroleh kursi menteri paling banyak
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan posisi menteri tersebut merupakan hal yang wajar karena Gerindra diajak bergabung dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.
"Ya kita minta dong menteri dan beberapa kepala badan, namanya kita membangun negara," ujar Arief Poyuono.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019