Pengusaha yang juga mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Firmandez meminta pengelolaan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang harus lebih optimal.
"Saya mengatakan pengelolaan kawasan bebas Sabang sekarang ini bukan tidak baik, tetapi harus lebih optimal lagi, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat," kata Firmandez di Banda Aceh, Rabu.
Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Kawasan tersebut meliputi Pulau Weh, Kota Sabang, dan Kepulauan Pulo Aceh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.
Pengelolaan kawasan bebas tersebut ditangani Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Selain BPKS, juga Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diketuai Gubernur Aceh.
Firmandez yang juga Anggota DPR RI 2014-2019 menyebutkan kehadiran kawasan bebas tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, sehingga mampu menyejahterakan masyarakat.
"Tapi, kami menyayangkan kehadiran kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang yang sudah begitu lama belum mampu menggerakkan perekonomian. Kondisi sekarang menunjukkan kita tidak mampu mengelola kawasan bebas tersebut," katanya.
Menurut dia, BPKS selaku pengelola dan merupakan lembaga nonstruktural yang dibiayai seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seharusnya memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat.
Selain itu, manajemen BPKS juga harus mampu mendorong pemerintah pusat agar regulasi yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan bebas bisa diterbitkan.
"Regulasi tersebut tentunya turunan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Regulasi yang diperlukan misalnya seperti tentang perdagangan, impor ekspor, barang tentengan, dan lainnya," kata Firmandez.
Anggota DPR Aceh 2009-2014 itu juga mengharapkan pemilihan kepala BPKS dapat dilakukan dengan uji kepatutan dan kelayakan agar pimpinan yang tersaring merupakan sosok profesional dan mampu membawa kemajuan kawasan bebas Sabang.
"Dan terpenting, jangan ada lagi kebijakan ganti-ganti Kepala BPKS. Kami berharap manajemen BPKS harus mampu bekerja maksimal, sehingga kawasan bebas Sabang menjadi lebih maju dan perekonomian masyarakat bisa lebih meningkatkan lagi," kata Firmandez.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Saya mengatakan pengelolaan kawasan bebas Sabang sekarang ini bukan tidak baik, tetapi harus lebih optimal lagi, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat," kata Firmandez di Banda Aceh, Rabu.
Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Kawasan tersebut meliputi Pulau Weh, Kota Sabang, dan Kepulauan Pulo Aceh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.
Pengelolaan kawasan bebas tersebut ditangani Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Selain BPKS, juga Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diketuai Gubernur Aceh.
Firmandez yang juga Anggota DPR RI 2014-2019 menyebutkan kehadiran kawasan bebas tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, sehingga mampu menyejahterakan masyarakat.
"Tapi, kami menyayangkan kehadiran kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang yang sudah begitu lama belum mampu menggerakkan perekonomian. Kondisi sekarang menunjukkan kita tidak mampu mengelola kawasan bebas tersebut," katanya.
Menurut dia, BPKS selaku pengelola dan merupakan lembaga nonstruktural yang dibiayai seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seharusnya memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat.
Selain itu, manajemen BPKS juga harus mampu mendorong pemerintah pusat agar regulasi yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan bebas bisa diterbitkan.
"Regulasi tersebut tentunya turunan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Regulasi yang diperlukan misalnya seperti tentang perdagangan, impor ekspor, barang tentengan, dan lainnya," kata Firmandez.
Anggota DPR Aceh 2009-2014 itu juga mengharapkan pemilihan kepala BPKS dapat dilakukan dengan uji kepatutan dan kelayakan agar pimpinan yang tersaring merupakan sosok profesional dan mampu membawa kemajuan kawasan bebas Sabang.
"Dan terpenting, jangan ada lagi kebijakan ganti-ganti Kepala BPKS. Kami berharap manajemen BPKS harus mampu bekerja maksimal, sehingga kawasan bebas Sabang menjadi lebih maju dan perekonomian masyarakat bisa lebih meningkatkan lagi," kata Firmandez.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020