Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dalam tahun ini segera mendata aset-aset yang terbengkalai supaya berfungsi kembali agar lebih produktif dan berguna untuk pemberdayaan pedagang kecil, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Kami melihat ada aset-aset yang selama ini terbengkalai, dan saya pikir akan sangat bagus jika kami manfaatkan," kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman di Banda Aceh, Rabu.

Ia mengaku, dirinya dan jajaran di lingkungan Pemko Banda Aceh telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Aceh.

Aminullah memaparkan, banyak program yang bisa disinergikan lewat DJKN Wilayah Aceh tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah berjuluk "Kota Serambi Mekkah" itu.

"Pemko sangat peduli dalam menurunkan angka kemiskinan di Banda Aceh. Alhamdulillah hari ini angka kemiskinan kita 7,12 persen atau jauh lebih baik dari angka provinsi (sekitar 15 persen) dan nasional (sekitar 9 persen)," ucap wali kota.

Kepala DJKN Wilayah Aceh Syukriah merespon positif usulan Pemko Banda Aceh melalui wali kota setempat dengan mengaku siap bersinergi terkait banyaknya aset-aset terbengkalai di daerah itu.

"DJKN juga memiliki banyak aset tidur di sini (Banda Aceh). Mungkin bisa kita gunakan, dan mekanismenya ada. Ini bagus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap dia.

Ia mengaku kaget bahwa Aceh disebut-sebut sebagai provinsi termiskin di Sumatera, dan ternyata Banda Aceh sebuah kota memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi ketiga di Indonesia.

"Bahkan saya pernah melihat bahwa Banda Aceh meraih survei dengan integritas tertinggi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Syukriah mengatakan bahwa dirinya baru saja bertugas di provinsi paling barat Indonesia itu. Ia melanjutkan, sekilas tentang profil, tugas, dan fungsi DJKN yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

"Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa DJKN merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Hari ini saya juga ikutsertakan para kabid (kepala bidang), seperti pengelolaan aset yang salah-satu fungsinya mengelola kekayaan negara," ucap Syukriah.

Pewarta: Muhammad Said

Uploader : Salahuddin Wahid


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020