Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menargetkan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekitar 25 persen atau 3.003 UMKM dari sebanyak 12.012 UMKM di daerah tersebut pada 2019.
"Tujuan utama saya dengan pertumbuhan itu adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, dan pengangguran di kota tercinta ini," ujar Aminullah di Banda Aceh, Jumat.
Baca juga: Gubernur minta Bank Aceh syariah optimalkan pembiayaan UMKM
Ia mengatakan, pertumbuhan UMKM dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren yang positif, dan membawa multiplier effect atau dampak ganda bagi perekonomian di daerah berjuluk "Kota Serambi Mekkah".
Ia mengatakan anyaknya UMKM yang tumbuh dan berdaya saing di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, akan semakin banyak warga setempat yang mendapatkan kesempatan bekerja.
Baca juga: ASIA bertekad produk UMKM Aceh tembus pasar nasional
"Tahun 2017 jumlah UMKM di Banda Aceh hanya 9.591, tahun 2018 naik menjadi 10.944 dan semakin meningkat pada tahun 2019 menjadi 12.012 UMKM," katanya yang kini menjabat Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh.
Baca juga: Banda Aceh pastikan pertumbuhan UMKM 9,75 persen pada 2019
Aminullah yang merupakan seorang ekonom mengaku, pertumbuhan sektor UMKM tidak terlepas dari banyaknya tenaga kerja yang terserap dibanding dengan perusahaan yang beroperasi di Kutaraja atau nama lain Banda Aceh terhitung 1 Januari 1963.
Ia mengklaim, berdasarkan data tahun 2017 kemiskinan di Banda Aceh berada pada angka 7,44 persen, dan mengalami penurunan menjadi 7,22 persen pada 2019.
Penurunan tersebut juga diikuti dengan penurunan angka pengangguran dari 7,75 persen selama tahun 2017, dan kemudian pada 2018 menjadi 7,29 persen.
"Ini dampak dari pertumbuhan UMKM, maka angka kemiskinan dan pengangguran di Banda Aceh dapat ditekan dengan terus mengalami penurunan terutama dalam dua tahun terakhir," jelasnya.
Ia juga membeberkan kiat-kiat dalam mendorong tumbuhnya pelaku usaha terutama masyarakat kecil dengan salah satunya membentuk lembaga keuangan mikro syariah, yakni PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS).
"Lewat MMS inilah, kami memberikan modal pembiayaan untuk usaha-usaha masyarakat. Mayoritas yang dibantu adalah usaha mikro dan kecil," katanya.
"Sebelumnya pelaku usaha mikro dan kecil sangat sulit berkembang, karena terjerat rentenir. Mereka harus membayar bunga yang sangat besar. Dari situlah saya tergerak membentuk Mahirah," tutur Aminullah.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus menggandeng berbagai pihak, terutama swasta maupun instansi vertikal agar setiap tahunnya digelar 1000 event di Banda Aceh, baik berskala lokal, nasional maupun internasional.
"Event-event inilah, kami beri kesempatan bagi UMKM semakin banyak. Karena makin banyak event digelar, semakin banyak tamu yang datang ke kota ini. Pastinya mereka bawa uang dan berbelanja di sini, baik untuk makanan, transportasi, penginapan hingga membeli oleh-oleh," terang Wali Kota Aminullah.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Tujuan utama saya dengan pertumbuhan itu adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, dan pengangguran di kota tercinta ini," ujar Aminullah di Banda Aceh, Jumat.
Baca juga: Gubernur minta Bank Aceh syariah optimalkan pembiayaan UMKM
Ia mengatakan, pertumbuhan UMKM dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren yang positif, dan membawa multiplier effect atau dampak ganda bagi perekonomian di daerah berjuluk "Kota Serambi Mekkah".
Ia mengatakan anyaknya UMKM yang tumbuh dan berdaya saing di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, akan semakin banyak warga setempat yang mendapatkan kesempatan bekerja.
Baca juga: ASIA bertekad produk UMKM Aceh tembus pasar nasional
"Tahun 2017 jumlah UMKM di Banda Aceh hanya 9.591, tahun 2018 naik menjadi 10.944 dan semakin meningkat pada tahun 2019 menjadi 12.012 UMKM," katanya yang kini menjabat Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh.
Baca juga: Banda Aceh pastikan pertumbuhan UMKM 9,75 persen pada 2019
Aminullah yang merupakan seorang ekonom mengaku, pertumbuhan sektor UMKM tidak terlepas dari banyaknya tenaga kerja yang terserap dibanding dengan perusahaan yang beroperasi di Kutaraja atau nama lain Banda Aceh terhitung 1 Januari 1963.
Ia mengklaim, berdasarkan data tahun 2017 kemiskinan di Banda Aceh berada pada angka 7,44 persen, dan mengalami penurunan menjadi 7,22 persen pada 2019.
Penurunan tersebut juga diikuti dengan penurunan angka pengangguran dari 7,75 persen selama tahun 2017, dan kemudian pada 2018 menjadi 7,29 persen.
"Ini dampak dari pertumbuhan UMKM, maka angka kemiskinan dan pengangguran di Banda Aceh dapat ditekan dengan terus mengalami penurunan terutama dalam dua tahun terakhir," jelasnya.
Ia juga membeberkan kiat-kiat dalam mendorong tumbuhnya pelaku usaha terutama masyarakat kecil dengan salah satunya membentuk lembaga keuangan mikro syariah, yakni PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS).
"Lewat MMS inilah, kami memberikan modal pembiayaan untuk usaha-usaha masyarakat. Mayoritas yang dibantu adalah usaha mikro dan kecil," katanya.
"Sebelumnya pelaku usaha mikro dan kecil sangat sulit berkembang, karena terjerat rentenir. Mereka harus membayar bunga yang sangat besar. Dari situlah saya tergerak membentuk Mahirah," tutur Aminullah.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus menggandeng berbagai pihak, terutama swasta maupun instansi vertikal agar setiap tahunnya digelar 1000 event di Banda Aceh, baik berskala lokal, nasional maupun internasional.
"Event-event inilah, kami beri kesempatan bagi UMKM semakin banyak. Karena makin banyak event digelar, semakin banyak tamu yang datang ke kota ini. Pastinya mereka bawa uang dan berbelanja di sini, baik untuk makanan, transportasi, penginapan hingga membeli oleh-oleh," terang Wali Kota Aminullah.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020