Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh mulai menyalurkan paket sembako untuk masyarakat yang berstatus orang miskin baru, akibat terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri di Banda Aceh Kamis mengatakan penyaluran paket sembako tersebut dimulai dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Tentunya akan terus berlanjut hingga ke seluruh kabupaten/kota di provinsi yang dijuluki "Tanah Rencong" itu.
Baca juga: Pemkab Aceh Tengah terima 100 sak beras bantuan perusahaan swasta
"Pemerintah Aceh menyalurkan paket sembako untuk tiga kabupaten/kota ini karena telah merampungkan data dan jumlah masyarakat terdampak COVID-19 untuk menerima bantuan yang dituangkan dalam surat keputusan masing-masing kepala daerah," katanya.
Ia menjelaskan untuk Kabupaten Aceh Besar, pemerintah menyalurkan sebanyak 2.810 paket sembako per kepala keluarga, kemudian Aceh Utara sebanyak 5.325 paket sembako per kepala keluarga, dan Kota Lhokseumawe sebanyak 525 paket per kepala keluarga.
Baca juga: 569 orang isolasi mandiri terima bantuan sembako dari Pemkab Aceh Jaya
Dia menyebutkan sebelumnya Pemerintah Aceh telah meluncurkan penyaluran paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Aceh yang diharapkan dapat segera disalurkan ke seluruh daerah di Tanah Rencong.
Namun, kata dia, seiring berjalannya waktu muncul beberapa kendala yang menghambat penyaluran bantuan itu, seperti masih banyak kabupaten/kota di Aceh yang belum menyerahkan data hasil verivali ke Dinas Sosial Aceh.
Baca juga: Kementerian Kesehatan bagikan 6.000 masker kain kepada warga
Kemudian, terbitnya surat dari Direktur Jendral Kementrian Sosial RI yang menjelaskan bahwa beras CBP hanya dapat digunakan untuk bantuan tersebut apabila suatu daerah masuk dalam zona mereh penyebaran COVID-19.
Padalah, kata Alhudri, sebelum surat tersebut dikeluarkan Pemerintah Aceh dan Forkopimda telah menyepakati bahwa beras CBP tersebut akan diberikan untuk masyarakat melalui bantuan itu.
Katanya, untuk diketahui beras CBP di Bulog Aceh milik Provinsi Aceh sebanyak 200 ton dan milik setiap kabupaten/kota di Aceh sebanyak 100 ton.
“Akhirnya kita putuskan untuk menggunakan dan membeli beras petani di Aceh, selain kualitasnya bagus, harganya juga lebih murah dari harga beras Bulog,” katanya.
Sehingga, kata dia, penyaluran bantuan tersebut sedikit terlambat akibat gangguan teknis.
Menurutnya hal tersebut tidak menjadi persoalan, asalkan yang dilakukan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
“Sebab semua yang kami kerjakan ini akan diaudit dan harus kami pertanggungjawabkan nanti di akhir. Makanya kami harus hati-hati, jangan sampai nanti kami melanggar aturan pemerintah, dan terdapat penerima bantuan ganda," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri di Banda Aceh Kamis mengatakan penyaluran paket sembako tersebut dimulai dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Tentunya akan terus berlanjut hingga ke seluruh kabupaten/kota di provinsi yang dijuluki "Tanah Rencong" itu.
Baca juga: Pemkab Aceh Tengah terima 100 sak beras bantuan perusahaan swasta
"Pemerintah Aceh menyalurkan paket sembako untuk tiga kabupaten/kota ini karena telah merampungkan data dan jumlah masyarakat terdampak COVID-19 untuk menerima bantuan yang dituangkan dalam surat keputusan masing-masing kepala daerah," katanya.
Ia menjelaskan untuk Kabupaten Aceh Besar, pemerintah menyalurkan sebanyak 2.810 paket sembako per kepala keluarga, kemudian Aceh Utara sebanyak 5.325 paket sembako per kepala keluarga, dan Kota Lhokseumawe sebanyak 525 paket per kepala keluarga.
Baca juga: 569 orang isolasi mandiri terima bantuan sembako dari Pemkab Aceh Jaya
Dia menyebutkan sebelumnya Pemerintah Aceh telah meluncurkan penyaluran paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Aceh yang diharapkan dapat segera disalurkan ke seluruh daerah di Tanah Rencong.
Namun, kata dia, seiring berjalannya waktu muncul beberapa kendala yang menghambat penyaluran bantuan itu, seperti masih banyak kabupaten/kota di Aceh yang belum menyerahkan data hasil verivali ke Dinas Sosial Aceh.
Baca juga: Kementerian Kesehatan bagikan 6.000 masker kain kepada warga
Kemudian, terbitnya surat dari Direktur Jendral Kementrian Sosial RI yang menjelaskan bahwa beras CBP hanya dapat digunakan untuk bantuan tersebut apabila suatu daerah masuk dalam zona mereh penyebaran COVID-19.
Padalah, kata Alhudri, sebelum surat tersebut dikeluarkan Pemerintah Aceh dan Forkopimda telah menyepakati bahwa beras CBP tersebut akan diberikan untuk masyarakat melalui bantuan itu.
Katanya, untuk diketahui beras CBP di Bulog Aceh milik Provinsi Aceh sebanyak 200 ton dan milik setiap kabupaten/kota di Aceh sebanyak 100 ton.
“Akhirnya kita putuskan untuk menggunakan dan membeli beras petani di Aceh, selain kualitasnya bagus, harganya juga lebih murah dari harga beras Bulog,” katanya.
Sehingga, kata dia, penyaluran bantuan tersebut sedikit terlambat akibat gangguan teknis.
Menurutnya hal tersebut tidak menjadi persoalan, asalkan yang dilakukan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
“Sebab semua yang kami kerjakan ini akan diaudit dan harus kami pertanggungjawabkan nanti di akhir. Makanya kami harus hati-hati, jangan sampai nanti kami melanggar aturan pemerintah, dan terdapat penerima bantuan ganda," katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020