Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengajak bupati dan wali kota se-Aceh untuk saling mendukung menyukseskan seluruh indikator pencegahan korupsi dalam upaya membantu terciptanya pemerintahan yang bersih dan taat azas.
"Pemerintahan bersih, adil dan melayani itu harus diperkuat dengan penataan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi dan untuk mencapai tujuan ini penekanan tidak hanya pada penegakan hukum, tapi juga perlu meningkatkan pencegahan guna menyadarkan semua pihak akan bahaya dan risiko tindak pidana korupsi," kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Senin.
Baca juga: Persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh dihentikan
Pernyataan itu disampaikannya dalam pidato tertulis yang dibacakan Sekda Aceh, Taqwallah di sela-sela Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Aceh Tahun 2020, bersama Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Kepala BPKP Aceh serta bupati dan wali kota se Aceh.
Ia menjelaskan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah), KPK telah melakukan supervisi secara intens terhadap pengelolaan pemerintahan daerah termasuk Aceh yang sudah dimulai sejak tahun 2014.
Baca juga: Diduga korupsi dana desa Rp296 juta, mantan keuchik masuk penjara
Nova mengapresiasi supervisi tersebut melalui sistem MCP (monitoring centre for prevention) yang dibangun untuk memberikan informasi capaian kinerja Kopsurgah yang meliputi 8 bidang intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
Dari delapan indikator itu, KPK melakukan assessment guna melihat tingkat keberhasilan pencegahan korupsi di Aceh. Hasilnya memang masih di bawah rata " rata nasional, yaitu hingga tanggal 17 Januari 2020 posisi Aceh masih pada posisi 46 persen, di bawah capaian nasional sebesar 68 persen.
Baca juga: Polresta limpahkan perkara korupsi telur Rp2,6 miliar ke jaksa
Nova berharap kerja keras semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen melakukan upaya mencegah terjadinya tindakan koruptif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
"Perlu menjadi perhatian kita semua terhadap kesiapan dan keseriusan bersama untuk memanfaatkannya dalam upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Aceh," kata Nova Iriansyah.
Nova juga mengajak seluruh pimpinan daerah di Aceh untuk memanfaatkan pertemuan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan lebih siap melakukan langkah terbaik dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Aceh, sehingga visi untuk menciptakan Pemerintahan yang adil, bersih, merata dan melayani di seluruh Aceh dapat terwujud.
"Mari kita bersama-sama memperkuat upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Aceh, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat dan pembangunan daerah," katanya.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pihaknya siap membantu Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di delapan bidang intervensi program koordinasi dan supervisi pencegahan.ÿ
"Tahun 2018 dan 2019 Aceh angkanya masih kurang baik. Tahun ini kalau perlu, kita akan bantu ekstra," kata Pahala.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Pemerintahan bersih, adil dan melayani itu harus diperkuat dengan penataan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi dan untuk mencapai tujuan ini penekanan tidak hanya pada penegakan hukum, tapi juga perlu meningkatkan pencegahan guna menyadarkan semua pihak akan bahaya dan risiko tindak pidana korupsi," kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Senin.
Baca juga: Persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh dihentikan
Pernyataan itu disampaikannya dalam pidato tertulis yang dibacakan Sekda Aceh, Taqwallah di sela-sela Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Aceh Tahun 2020, bersama Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Kepala BPKP Aceh serta bupati dan wali kota se Aceh.
Ia menjelaskan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah), KPK telah melakukan supervisi secara intens terhadap pengelolaan pemerintahan daerah termasuk Aceh yang sudah dimulai sejak tahun 2014.
Baca juga: Diduga korupsi dana desa Rp296 juta, mantan keuchik masuk penjara
Nova mengapresiasi supervisi tersebut melalui sistem MCP (monitoring centre for prevention) yang dibangun untuk memberikan informasi capaian kinerja Kopsurgah yang meliputi 8 bidang intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
Dari delapan indikator itu, KPK melakukan assessment guna melihat tingkat keberhasilan pencegahan korupsi di Aceh. Hasilnya memang masih di bawah rata " rata nasional, yaitu hingga tanggal 17 Januari 2020 posisi Aceh masih pada posisi 46 persen, di bawah capaian nasional sebesar 68 persen.
Baca juga: Polresta limpahkan perkara korupsi telur Rp2,6 miliar ke jaksa
Nova berharap kerja keras semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen melakukan upaya mencegah terjadinya tindakan koruptif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
"Perlu menjadi perhatian kita semua terhadap kesiapan dan keseriusan bersama untuk memanfaatkannya dalam upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Aceh," kata Nova Iriansyah.
Nova juga mengajak seluruh pimpinan daerah di Aceh untuk memanfaatkan pertemuan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan lebih siap melakukan langkah terbaik dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Aceh, sehingga visi untuk menciptakan Pemerintahan yang adil, bersih, merata dan melayani di seluruh Aceh dapat terwujud.
"Mari kita bersama-sama memperkuat upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Aceh, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat dan pembangunan daerah," katanya.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pihaknya siap membantu Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di delapan bidang intervensi program koordinasi dan supervisi pencegahan.ÿ
"Tahun 2018 dan 2019 Aceh angkanya masih kurang baik. Tahun ini kalau perlu, kita akan bantu ekstra," kata Pahala.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020