Banda Aceh, 12/8 (Antaraaceh) - Pemerintah Aceh selalu terbuka untuk segala bentuk kritik yang konstruktif dari berbagai pihak, asal bukan menghujat dengan alasan yang tidak jelas dan agar tidak mencari celah untuk memperlebar perbedaan.
Hal itu ditegaskan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, Senin, 11 Agustus 2014 menanggapi release pihak yang mengaku Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh ( BP2A).
“Menyikapi semua itu dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Aceh sedang bekerja untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana diamanat rakyat melalui Pilkada 2012. Tentu saja belum sempurna. Untuk itu dibutuhkan masukan yang konstruktif dari banyak pihak yang peduli terhadap keberlangsungan pembangunan,” jelas Murthala.
Selain itu lanjut Murthala, Pemerintah Aceh minta semua pihak untuk bersabar, tidak mencari celah untuk memperlebar perbedaan. “Jangan menghujat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mudah sekali melakukan klaim dan mengatasnamakan rakyat. Rakyat butuh kesejahteraan dan kedamaian. Oleh karenanya mari membuka ruang dialog yang konstruktif,” lanjutnya.
Pemerintah Aceh mengharap semua pihak untuk lebih arif menyikapi dinamika yang berkembang. Apa yang dilakukan oleh mereka yang mengaku dari BP2A, menurut Murthala terlalu tendensius dan terkesan mempunyai hidden agenda. “Kami meminta mari kita gunakan momentum perdamaian dan proklamasi untuk lebih membangun empati . Mari sama sama bekerja untuk Aceh yang lebih baik,” ajaknya.
Masih menurut Murthala, terkait penempatan pejabat di berbagai instansi, Pemerintah Aceh sudah berusaha melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat), serta pertimbangan kewilayahan.
“Mengenai tudingan indikasi korupsi yang terus meningkat, itu adalah tudingan tanpa dasar. Pemerintah Aceh sedang mengupayakan transparansi dan meminimalisir korupsi. Sebagai bukti bisa dilihat dari kebijakan hibah bantuan sosial yang diperketat. Lembaga kredibel saja tidak menyatakan demikian, darimana dasar BP2A mengatakan itu?” tanya Murthala.
Sementara itu soal pengunduran diri, Murthala meminta silahkan mempelajari mekanisme hukum dan demokrasi, sehingga tidak terjadi asal klaim. Pemerintah ini punya legitimasi melalui proses demokrasi oleh karenanya kami minta siapapun menghormati pilihan rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
Hal itu ditegaskan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, Senin, 11 Agustus 2014 menanggapi release pihak yang mengaku Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh ( BP2A).
“Menyikapi semua itu dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Aceh sedang bekerja untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana diamanat rakyat melalui Pilkada 2012. Tentu saja belum sempurna. Untuk itu dibutuhkan masukan yang konstruktif dari banyak pihak yang peduli terhadap keberlangsungan pembangunan,” jelas Murthala.
Selain itu lanjut Murthala, Pemerintah Aceh minta semua pihak untuk bersabar, tidak mencari celah untuk memperlebar perbedaan. “Jangan menghujat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mudah sekali melakukan klaim dan mengatasnamakan rakyat. Rakyat butuh kesejahteraan dan kedamaian. Oleh karenanya mari membuka ruang dialog yang konstruktif,” lanjutnya.
Pemerintah Aceh mengharap semua pihak untuk lebih arif menyikapi dinamika yang berkembang. Apa yang dilakukan oleh mereka yang mengaku dari BP2A, menurut Murthala terlalu tendensius dan terkesan mempunyai hidden agenda. “Kami meminta mari kita gunakan momentum perdamaian dan proklamasi untuk lebih membangun empati . Mari sama sama bekerja untuk Aceh yang lebih baik,” ajaknya.
Masih menurut Murthala, terkait penempatan pejabat di berbagai instansi, Pemerintah Aceh sudah berusaha melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat), serta pertimbangan kewilayahan.
“Mengenai tudingan indikasi korupsi yang terus meningkat, itu adalah tudingan tanpa dasar. Pemerintah Aceh sedang mengupayakan transparansi dan meminimalisir korupsi. Sebagai bukti bisa dilihat dari kebijakan hibah bantuan sosial yang diperketat. Lembaga kredibel saja tidak menyatakan demikian, darimana dasar BP2A mengatakan itu?” tanya Murthala.
Sementara itu soal pengunduran diri, Murthala meminta silahkan mempelajari mekanisme hukum dan demokrasi, sehingga tidak terjadi asal klaim. Pemerintah ini punya legitimasi melalui proses demokrasi oleh karenanya kami minta siapapun menghormati pilihan rakyat.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014