Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019, serta berhasil mempertahankan predikat tersebut selama lima kali berturut-turut sejak 2015.
Penghargaan ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
Baca juga: Asrama mahasiswa Abdya di Meulaboh rampung dikerjakan, seperti apa?
“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) Aceh Barat yang selama ini telah bekerja dengan baik, untuk mengelola keuangan secara tepat, tertib sehingga kinerja ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat,” kata Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS di Meulaboh, Rabu.
Menurutnya, keberhasilan tersebut berhasil diraih oleh Pemkab Aceh Barat selama lima kali berturut-turut, atas pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2015.
Baca juga: Lima tersangka pengeroyok nelayan di Simeulue ditahan polisi
Keberhasilan mempertahankan predikat opini WTP dari pemerintah pusat, kata Ramli MS bukanlah hal yang mudah, karena predikat tersebut bisa diraih jika melakukan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu, ia berharap kepada seluruh aparatur sipil negara di daerah ini, agar betul-betul dapat mempertahankan prestasi tersebut, dengan meningkatkan kinerja agar ke depan semakin lebih baik.
Baca juga: Dua warga meninggal dunia dalam kebakaran rumah di Bireuen
"Mudah-mudahan ke depan kita bisa mempertahankannya," kata Ramli MS mengharapkan.
Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Aceh Barat, Imam Haidir mengatakan Kabupaten Aceh Barat telah berhasil meraih opini WTP selama lima kali berturut-turut sejak tahun 2015.
“Jadi ini merupakan suatu prestasi dan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” tuturnya.
Imam juga mengatakan berdasarkan penghargaan WTP yang diterima oleh pemerintah daerah, hal ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan Pemkab Aceh Barat yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Sehingga pemerintah daerah setempat berhasil mendapat opini tertinggi WTP dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
"Mudah mudahan dengan penghargaan ini bisa mendorong akuntabilitas keuangan untuk lebih baik lagi," demikian Imam Haidir.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Penghargaan ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
Baca juga: Asrama mahasiswa Abdya di Meulaboh rampung dikerjakan, seperti apa?
“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) Aceh Barat yang selama ini telah bekerja dengan baik, untuk mengelola keuangan secara tepat, tertib sehingga kinerja ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat,” kata Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS di Meulaboh, Rabu.
Menurutnya, keberhasilan tersebut berhasil diraih oleh Pemkab Aceh Barat selama lima kali berturut-turut, atas pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2015.
Baca juga: Lima tersangka pengeroyok nelayan di Simeulue ditahan polisi
Keberhasilan mempertahankan predikat opini WTP dari pemerintah pusat, kata Ramli MS bukanlah hal yang mudah, karena predikat tersebut bisa diraih jika melakukan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu, ia berharap kepada seluruh aparatur sipil negara di daerah ini, agar betul-betul dapat mempertahankan prestasi tersebut, dengan meningkatkan kinerja agar ke depan semakin lebih baik.
Baca juga: Dua warga meninggal dunia dalam kebakaran rumah di Bireuen
"Mudah-mudahan ke depan kita bisa mempertahankannya," kata Ramli MS mengharapkan.
Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Aceh Barat, Imam Haidir mengatakan Kabupaten Aceh Barat telah berhasil meraih opini WTP selama lima kali berturut-turut sejak tahun 2015.
“Jadi ini merupakan suatu prestasi dan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” tuturnya.
Imam juga mengatakan berdasarkan penghargaan WTP yang diterima oleh pemerintah daerah, hal ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan Pemkab Aceh Barat yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Sehingga pemerintah daerah setempat berhasil mendapat opini tertinggi WTP dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
"Mudah mudahan dengan penghargaan ini bisa mendorong akuntabilitas keuangan untuk lebih baik lagi," demikian Imam Haidir.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020