Banda Aceh, 12/11 (Antaraaceh) - Sebuah lembaga nonpemerintah, Independent Research Institute (IRI), menyesalkan masih vakumnya aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dikarenakan hingga kini belum terbentuknya alat kelengkapan dewan dan pimpinan definitif.
"Sebab, tanpa adanya pimpinan definitif, tata tertib, dan alat kelengkapan dewan itu maka DPRA tidak bisa bekerja, dan para wakil rakyat itu hanya menerima gaji bulanan serta tunjangan lainnya," kata Direktur IRI Mulyadi Nurdin di Banda Aceh, Rabu.
Untuk itu, ia mendesak DPRA yang dilantik 30 September 2014 tersebut tidak terlalu lama vakum karena hal itu dapat melukai hati masyarakat yang telah memilih mereka.
Direktur IRI juga mengingatkan bawah di akhir tahun seharusnya DPRA sudah bisa membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2015, sehingga bisa disahkan lebih cepat.
"Kalau hingga saat ini AKD saja belum ada bagaimana kita bicara RAPBA 2015, kalau APBA terlambat disahkan maka rakyat kembali dirugikan, seharusnya anggota legislatif yang baru bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat," kata Mulyadi Nurdin menjelaskan.
Ia juga menyerukan pimpinan partai politik di Aceh untuk segera duduk membahas persoalan ini agar kelambanan kinerja DPRA dapat diselesaikan.
"Pimpinan parpol harus duduk bersama dan harus utamakan kepentingan rakyat, kalau tidak segera duduk, rakyat khawatir anggaran APBA akan terlambat pembahasan dan pengesahannya," katanya menjelaskan.
Adapun anggota DPR Aceh periode 2014-2019 yang dilantik tersebut sebanyak 81 orang, berasal dari Partai Aceh 29 kursi, Partai Golkar sembilan kursi, Partai Demokrat dan Partai Nasdem masing-masing delapan kursi.
Kemudian, PAN tujuh kursi, PPP enam kursi, PKS empat kursi, Gerindra dan Partai Nasional Aceh (PNA) masing-masing tiga kursi. Serta PKB, Partai Damai Aceh (PDA), PBB, dan PKPI masing-masing satu kursi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
"Sebab, tanpa adanya pimpinan definitif, tata tertib, dan alat kelengkapan dewan itu maka DPRA tidak bisa bekerja, dan para wakil rakyat itu hanya menerima gaji bulanan serta tunjangan lainnya," kata Direktur IRI Mulyadi Nurdin di Banda Aceh, Rabu.
Untuk itu, ia mendesak DPRA yang dilantik 30 September 2014 tersebut tidak terlalu lama vakum karena hal itu dapat melukai hati masyarakat yang telah memilih mereka.
Direktur IRI juga mengingatkan bawah di akhir tahun seharusnya DPRA sudah bisa membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2015, sehingga bisa disahkan lebih cepat.
"Kalau hingga saat ini AKD saja belum ada bagaimana kita bicara RAPBA 2015, kalau APBA terlambat disahkan maka rakyat kembali dirugikan, seharusnya anggota legislatif yang baru bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat," kata Mulyadi Nurdin menjelaskan.
Ia juga menyerukan pimpinan partai politik di Aceh untuk segera duduk membahas persoalan ini agar kelambanan kinerja DPRA dapat diselesaikan.
"Pimpinan parpol harus duduk bersama dan harus utamakan kepentingan rakyat, kalau tidak segera duduk, rakyat khawatir anggaran APBA akan terlambat pembahasan dan pengesahannya," katanya menjelaskan.
Adapun anggota DPR Aceh periode 2014-2019 yang dilantik tersebut sebanyak 81 orang, berasal dari Partai Aceh 29 kursi, Partai Golkar sembilan kursi, Partai Demokrat dan Partai Nasdem masing-masing delapan kursi.
Kemudian, PAN tujuh kursi, PPP enam kursi, PKS empat kursi, Gerindra dan Partai Nasional Aceh (PNA) masing-masing tiga kursi. Serta PKB, Partai Damai Aceh (PDA), PBB, dan PKPI masing-masing satu kursi.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014