Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Tanah Luas menduga ada oknum mafia tanah bermain dalam pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.
"Pembebasan lahan PSN Waduk Krueng Keureuto diduga ditunggangi oknum pejabat. Kami minta Kapolda Aceh menurunkan tim investigasi ke lapangan,"kata Sekretaris Apdesi Tanah Luas Mulya Saputra di Lhokseumawe, Selasa.
Menurut Mulya Saputra, masyarakat Kecamatan Tanah Luas, khususnya Desa Plu Pakam menilai bahwa telah terjadi kecurangan dalam proses pembebasan lahan PSN yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 2015.
"Pada saat proses pembebasan lahan pada 2015, wilayah menjadi sengketa masuk ke Desa Plu Pakam. Bahkan pembayaran tahap pertama dan kedua tidak terjadi permasalahan apa pun," katanya.
Namun, kata dia, pada proses pembayaran tahap ketiga tiba-tiba lahan tersebut masuk ke wilayah Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.
Mulya Saputra menduga pembebasan lahan yang menjadi proyek nasional itu diduga ditunggangi oknum pejabat di Kabupaten Aceh Utara yang sengaja hadir mengambil hasil untuk kepentingan kelompok.
"Tentunya, kami dari Apdesi Tanah Luas dan khususnya masyarakat Desa Plu Pakam ingin mencari keadilan sesuai data dan fakta yang kami miliki," kata Mulya Saputra.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Pembebasan lahan PSN Waduk Krueng Keureuto diduga ditunggangi oknum pejabat. Kami minta Kapolda Aceh menurunkan tim investigasi ke lapangan,"kata Sekretaris Apdesi Tanah Luas Mulya Saputra di Lhokseumawe, Selasa.
Menurut Mulya Saputra, masyarakat Kecamatan Tanah Luas, khususnya Desa Plu Pakam menilai bahwa telah terjadi kecurangan dalam proses pembebasan lahan PSN yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 2015.
"Pada saat proses pembebasan lahan pada 2015, wilayah menjadi sengketa masuk ke Desa Plu Pakam. Bahkan pembayaran tahap pertama dan kedua tidak terjadi permasalahan apa pun," katanya.
Namun, kata dia, pada proses pembayaran tahap ketiga tiba-tiba lahan tersebut masuk ke wilayah Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.
Mulya Saputra menduga pembebasan lahan yang menjadi proyek nasional itu diduga ditunggangi oknum pejabat di Kabupaten Aceh Utara yang sengaja hadir mengambil hasil untuk kepentingan kelompok.
"Tentunya, kami dari Apdesi Tanah Luas dan khususnya masyarakat Desa Plu Pakam ingin mencari keadilan sesuai data dan fakta yang kami miliki," kata Mulya Saputra.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021