Aktivis Nilai Pengawasan Pemda di Aceh Masih Lemah

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Aktivis peduli terhadap persoalan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Wahyu Pratama menilai pemerintah daerah masih lemah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sehingga arah kebijakan tidak tepat sasaran.

"Cenderung berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sasarannya adalah masyarakat ekonomi lemah itu tidak tersentuh, contohnya seperti penyaluran LPG subsidi 3 Kg, kenyataan dilapangan yang mengunakanya orang mampu dan industri malahan,"katanya di Meulaboh, Selasa.

Wahyu Pratama yang juga Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Meulaboh ini menyampaikan, kebijakan pemerintah daerah masih lemah karena tidak serius dalam mengelola managemen serta administrasi.

Katanya, sesui amanah Undang-Undang Negara RI tangung jawab pemerintah bukan hanya memberi bantuan, akan tetapi sampai kepada pengawasan sehingga apa yang direncanakan tersebut berjalan efektif melalui kerja sama lintas sektoral.

Pencapaian program dengan melibatkan lintas sektoral pemerintah daerah merupakan awal dari kesalahan yang muncul bila tidak dikelola dengan baik, dimana arah kebijakan selalu tidak berpihak kepada masyarakat lemah karena pengawasan dilapangan tidak berjalan.

"Padahal pemda boleh berkerjasama pihak-pihak lain yang dapat ikut mengawasi, tidak mesti harus ada agenda mingguan atau bulanan melakukan pengawasan dilapangan, hal ini yang mungkin tidak terpikir oleh pemda di Aceh,"tegasnya.

Sama halnya dengan dilema kenaikan harga beras terjadi di sebagian daerah di Tanah Air, meskipun di Provinsi Aceh belum terlihat ada kenaikan secara drastis akan tetapi bila tidak ada pengawasan lebih intens kenaikan beras juga dapat terjadi di daerah sentra produksi beras ini.

Kata dia, terjadinya permainan harga beras adalah ketika mulai dilakukan produksi dari gabah kering menjadi beras, sehingga pada menjelang musim panen pemerintah harus lebih giat dalam pengawasan sehingga tidak ada tengkulak lokal yang menimbun beras petani.

Menurut Wahyu, persoalan kaitan terjadi kekosongan penyaluran raskin kepada masyarakat sehingga berdampak pada kenaikan harga beras bukanlah awal penyebab kenaikan bahan pokok ini apabila tidak ada satu kebijakan yang mengikat untuk celah terjadinya penimbunan beras petani lokal.

"Karenanya pengawasan itu bukan hanya saat penyaluran pupuk dimusim tanam, tapi saat memasuki musim panen itu harus lebih ketat, sehingga tidak ada celah para tengkulak ini bermain, apalagi yang datang dari luar,"katanya menambahkan.