Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membentuk tim pendamping keluarga (TPK) seluruh kabupaten/kota di Aceh, dalam upaya mengatasi masalah stunting (kekerdilan) kepada anak di tengah masyarakat provinsi paling barat Indonesia itu.
“Alhamdulillah progres pembentukan TPK di Aceh sudah mencapai 98 persen, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini selesai 100 persen,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Sahidal Kastri di Banda Aceh, Selasa.
Sahidal menjelaskan BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di seluruh Tanah Air, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Baca juga: UNICEF: Penanganan malnutrisi anak Aceh harus terintegrasi multi sektor
Oleh karenanya, BKKBN membentuk TPK di setiap gampong atau desa seluruh daerah dalam percepatan penurunan angka stunting. Petugas TPK itu meliputi bidan desa, tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa dan kader keluarga berencana (KB) desa.
Saat ini, kata Sahidal, sudah terbentuk sekitar 98 persen atau 7.368 TPK di seluruh Aceh. Sedangkan total gampong di provinsi berjulukan Tanah Rencong itu sebanyak 6.497 desa, sehingga nantinya akan ada desa yang memiliki dua TPK.
“Tugas TPK ini di setiap gampong adalah melakukan skrining calon pengantin, memantau perkembangan ibu hamil dan memantau ibu melahirkan yang memiliki anak balita,” kata Sahidal.
Baca juga: Ahli gizi sebut Aceh hadapi masalah malnutrisi beban ganda
Contohnya seperti skrining calon pengantin. Kata Sahidal, TPK akan melakukan skrining mulai dari edukasi kesehatan reproduksi hingga gizi serta pendampingan bagi calon pengantin. Skrining dilakukan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang menyajikan beberapa persyaratan.
Apabila terdapat calon pengantin yang bermasalah dengan kesehatan maka akan mendapatkan intervensi dari TPK hingga kondisi kesehatan mereka baik. Jika semua syarat dalam aplikasi Elsimil sudah terpenuhi, lalu mendapatkan sertifikat, baru kemudian melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk persiapan pernikahan.
“Makanya BKKBN itu menangani stunting ini mulai dari hulu yaitu pasangan usia subur,” katanya.
Baca juga: APA: Pandemi tak pengaruhi program pengentasan stunting di Aceh
Terobosan TPK melalui aplikasi Elsimil tersebut baru mulai diterapkan pada Januari 2022. Sebelum penerapan, BKKBN akan memberi pelatihan kepada paraTPK di seluruh dearah, dimulai pada 1 November 2021.
“Uji coba aplikasi Elsimil ini sudah dilakukan di 14 provinsi, termasuk Aceh di Kabupaten Aceh Timur. Saat uji coba di Aceh Timur banyak kedapatan calon pengantin yang anemia, kemudian kita intervensi sampai kondisinya membaik,” katanya.
Saat ini, Sahidal menambahkan, angka stunting di bumi Serambi Mekkah itu mencapai 34,18 persen atau peringkat lima secara nasional setelah Gorontalo 34,89 persen, Nusa Tenggara Barat 37,85 persen, Sulawesi Barat 40,38 persen dan Nusa Tenggara Timur 43,82 persen di peringat pertama nasional.
“Kalau angka stunting nasional 27,67 persen. Sedangkan kita diurutan kelima secara nasional, cukup tinggi, dan Presiden Joko Widodo mengharapkan penurunan stunting ini menjadi 14 persen di tahun 2024, maka ini upaya yang kita lakukan,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
“Alhamdulillah progres pembentukan TPK di Aceh sudah mencapai 98 persen, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini selesai 100 persen,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Sahidal Kastri di Banda Aceh, Selasa.
Sahidal menjelaskan BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di seluruh Tanah Air, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Baca juga: UNICEF: Penanganan malnutrisi anak Aceh harus terintegrasi multi sektor
Oleh karenanya, BKKBN membentuk TPK di setiap gampong atau desa seluruh daerah dalam percepatan penurunan angka stunting. Petugas TPK itu meliputi bidan desa, tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa dan kader keluarga berencana (KB) desa.
Saat ini, kata Sahidal, sudah terbentuk sekitar 98 persen atau 7.368 TPK di seluruh Aceh. Sedangkan total gampong di provinsi berjulukan Tanah Rencong itu sebanyak 6.497 desa, sehingga nantinya akan ada desa yang memiliki dua TPK.
“Tugas TPK ini di setiap gampong adalah melakukan skrining calon pengantin, memantau perkembangan ibu hamil dan memantau ibu melahirkan yang memiliki anak balita,” kata Sahidal.
Baca juga: Ahli gizi sebut Aceh hadapi masalah malnutrisi beban ganda
Contohnya seperti skrining calon pengantin. Kata Sahidal, TPK akan melakukan skrining mulai dari edukasi kesehatan reproduksi hingga gizi serta pendampingan bagi calon pengantin. Skrining dilakukan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang menyajikan beberapa persyaratan.
Apabila terdapat calon pengantin yang bermasalah dengan kesehatan maka akan mendapatkan intervensi dari TPK hingga kondisi kesehatan mereka baik. Jika semua syarat dalam aplikasi Elsimil sudah terpenuhi, lalu mendapatkan sertifikat, baru kemudian melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk persiapan pernikahan.
“Makanya BKKBN itu menangani stunting ini mulai dari hulu yaitu pasangan usia subur,” katanya.
Baca juga: APA: Pandemi tak pengaruhi program pengentasan stunting di Aceh
Terobosan TPK melalui aplikasi Elsimil tersebut baru mulai diterapkan pada Januari 2022. Sebelum penerapan, BKKBN akan memberi pelatihan kepada paraTPK di seluruh dearah, dimulai pada 1 November 2021.
“Uji coba aplikasi Elsimil ini sudah dilakukan di 14 provinsi, termasuk Aceh di Kabupaten Aceh Timur. Saat uji coba di Aceh Timur banyak kedapatan calon pengantin yang anemia, kemudian kita intervensi sampai kondisinya membaik,” katanya.
Saat ini, Sahidal menambahkan, angka stunting di bumi Serambi Mekkah itu mencapai 34,18 persen atau peringkat lima secara nasional setelah Gorontalo 34,89 persen, Nusa Tenggara Barat 37,85 persen, Sulawesi Barat 40,38 persen dan Nusa Tenggara Timur 43,82 persen di peringat pertama nasional.
“Kalau angka stunting nasional 27,67 persen. Sedangkan kita diurutan kelima secara nasional, cukup tinggi, dan Presiden Joko Widodo mengharapkan penurunan stunting ini menjadi 14 persen di tahun 2024, maka ini upaya yang kita lakukan,” katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021