Pemerintah Aceh memprioritaskan empat sektor pembangunan pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2022 yang telah disusun dalam rencana kerja Pemerintah Aceh (RKPA) untuk direalisasikan tahun mendatang.
"Rancangan APBA 2022 telah disesuaikan pada empat prioritas pembangunan yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur Aceh 2017-2022," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, di Banda Aceh, Senin tengah malam.
Hal itu disampaikan Sekda Taqwallah pada rapat paripurna DPR Aceh tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan qanun Aceh tentang APBA 2022.
Taqwallah menyampaikan, adapun empat prioritas pembangunan 2022 tersebut yakni menumbuhkan ekonomi produktif dan kompetitif, peningkatan sumber daya manusia berkualitas.
Kemudian, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan lingkungan berkelanjutan, serta terakhir pemerintahan dan keistimewaan Aceh.
"Kami mengajak anggota dewan mencermati kembali semua program, sehingga apa yang akan kita setujui benar-benar bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh," ujarnya.
Taqwallah menjelaskan, kebijakan pendapatan Aceh 2022 diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli Aceh (PAA), mengingat selama ini penerimaan Aceh masih didominasi dana perimbangan.
"Besarnya kontribusi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah dalam total penerimaan Aceh selama ini disebabkan adanya dana otonomi khusus dua persen dari total DAU nasional sejak 2008," katanya.
Taqwallah merincikan, APBA tahun ini direncanakan sebesar Rp14,376 triliun. Jumlah tersebut dihitung dari PAA 2022 direncanakan Rp2,568 triliun, serta pendapatan transfer Rp11,796 triliun, dan Lain-lain pendapatan Aceh yang sah Rp11,398 miliar.
Sementara itu, lanjut Taqwallah, untuk alokasi anggaran belanja direncanakan sebesar Rp15,954 triliun yang terdiri dari belanja operasional Rp9,343 triliun, belanja modal Rp2,917 triliun, belanja tak terduga sebesar Rp287 miliar dan belanja transfer Rp3,406 triliun.
Taqwallah juga menuturkan, untuk anggaran pembiayaan dalam RAPBA 2022 yakni penerimaan dianggarkan Rp2,173 triliun bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Lalu, pengeluaran pembiayaan Aceh sebesar Rp595 miliar yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp75 miliar serta penyertaan modal daerah sebesar Rp520 miliar. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp1,577 triliun.
Taqwallah mengatakan, dengan keterbatasan kemampuan sumber penerimaan Aceh, dan dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, maka alokasi belanja 2022 memperhatikan kebutuhan mendesak.
"Kira memperhatikan kebutuhan secara riil terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi COVID-19 beserta dampaknya," demikian Taqwallah.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Rancangan APBA 2022 telah disesuaikan pada empat prioritas pembangunan yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur Aceh 2017-2022," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, di Banda Aceh, Senin tengah malam.
Hal itu disampaikan Sekda Taqwallah pada rapat paripurna DPR Aceh tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan qanun Aceh tentang APBA 2022.
Taqwallah menyampaikan, adapun empat prioritas pembangunan 2022 tersebut yakni menumbuhkan ekonomi produktif dan kompetitif, peningkatan sumber daya manusia berkualitas.
Kemudian, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan lingkungan berkelanjutan, serta terakhir pemerintahan dan keistimewaan Aceh.
"Kami mengajak anggota dewan mencermati kembali semua program, sehingga apa yang akan kita setujui benar-benar bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh," ujarnya.
Taqwallah menjelaskan, kebijakan pendapatan Aceh 2022 diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli Aceh (PAA), mengingat selama ini penerimaan Aceh masih didominasi dana perimbangan.
"Besarnya kontribusi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah dalam total penerimaan Aceh selama ini disebabkan adanya dana otonomi khusus dua persen dari total DAU nasional sejak 2008," katanya.
Taqwallah merincikan, APBA tahun ini direncanakan sebesar Rp14,376 triliun. Jumlah tersebut dihitung dari PAA 2022 direncanakan Rp2,568 triliun, serta pendapatan transfer Rp11,796 triliun, dan Lain-lain pendapatan Aceh yang sah Rp11,398 miliar.
Sementara itu, lanjut Taqwallah, untuk alokasi anggaran belanja direncanakan sebesar Rp15,954 triliun yang terdiri dari belanja operasional Rp9,343 triliun, belanja modal Rp2,917 triliun, belanja tak terduga sebesar Rp287 miliar dan belanja transfer Rp3,406 triliun.
Taqwallah juga menuturkan, untuk anggaran pembiayaan dalam RAPBA 2022 yakni penerimaan dianggarkan Rp2,173 triliun bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Lalu, pengeluaran pembiayaan Aceh sebesar Rp595 miliar yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp75 miliar serta penyertaan modal daerah sebesar Rp520 miliar. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp1,577 triliun.
Taqwallah mengatakan, dengan keterbatasan kemampuan sumber penerimaan Aceh, dan dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, maka alokasi belanja 2022 memperhatikan kebutuhan mendesak.
"Kira memperhatikan kebutuhan secara riil terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi COVID-19 beserta dampaknya," demikian Taqwallah.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021